Banjarbaru – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terus memperkuat komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul di Kalimantan Selatan, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Sebagai upaya mencegah anak daerah putus kuliah, ULM secara intensif menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Kalsel. Kolaborasi ini difokuskan pada penyediaan skema pembiayaan pendidikan yang inklusif.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan ULM, Dr. Ir. Arief Rahmad Maulana Akbar, M.Si., menjelaskan, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam mengatasi kendala biaya pendidikan.
Melalui kerja sama tersebut, ULM mampu menerapkan proses pembelajaran tanpa Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
“Pak Rektor memiliki kebijakan agar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan tinggi,” ujar Arief Rahmad.
Ia mengungkapkan, dalam skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terbagi dari kelompok satu hingga delapan, jumlah mahasiswa penerima UKT kelompok satu di ULM cukup banyak. Pada kelompok ini, mahasiswa hanya dikenakan biaya sebesar Rp500 ribu per semester.
Menurutnya, biaya operasional pendidikan sebenarnya memiliki standar nasional dan berbeda di tiap program studi. Bahkan, untuk beberapa program studi, biaya operasional bisa mencapai Rp20 juta per semester, dan lebih tinggi untuk program studi kedokteran.
Untuk menutup kekurangan tersebut, ULM menjalin kerja sama dengan berbagai Pemda yang memiliki program pembiayaan pendidikan bagi putra-putri daerah.
“Dari kerja sama itu, kami mendapatkan berbagai dukungan beasiswa, seperti KIP Kuliah dan bantuan dari berbagai stakeholder lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong ULM untuk terus memperkuat program ini agar dapat menjadi role model di tingkat nasional.
“Tidak semua perguruan tinggi mampu bertahan tanpa IPI. Tantangannya cukup besar, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana dengan keterbatasan UKT,” ungkapnya.
Meski demikian, dukungan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dinilai sangat maksimal hingga saat ini.
Melalui dukungan tersebut, ULM dapat lebih fokus meningkatkan kualitas akademik dan fasilitas penunjang, sementara beban biaya pendidikan mahasiswa dapat diringankan melalui alokasi dana dari masing-masing daerah.
Ke depan, kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Mahasiswa penerima bantuan diharapkan dapat kembali ke daerah asal untuk berkontribusi dalam pembangunan dengan bekal ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan.
