Gerai Koperasi Desa Merah Putih Dikebut, Tapin Targetkan Empat Desa Rampung Awal 2026
HABARKALIMANTAN, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan terus mengakselerasi penyiapan lahan pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih, program strategis nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri Bupati Tapin, Dandim 1010/Tapin, jajaran kepala SKPD, seluruh camat, kepala desa, lurah, hingga pembakal se-Kabupaten Tapin.
Dandim 1010/Tapin Letkol Inf Dimas Yamma Putra menjelaskan, Kodim mendapat penugasan langsung dari pimpinan TNI AD di tingkat pusat untuk mendukung pengawasan konstruksi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih.
Namun demikian, kata Dandim, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kesiapan lahan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
“Pembangunan koperasi ini sangat bergantung pada penyiapan lahan. Karena itu, Kodim hadir membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, kendala serupa juga dialami hampir di seluruh kabupaten di Indonesia. Oleh sebab itu, rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menghimpun persoalan sekaligus merumuskan solusi terbaik.
“Tujuannya agar pembangunan gerai koperasi bisa berjalan sesuai target dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Letkol Inf Dimas.
Dari total 135 desa dan kelurahan di Kabupaten Tapin, saat ini baru 25 desa/kelurahan yang telah masuk tahap progres pembangunan.
Rinciannya, terdapat 15 titik lahan milik pemerintah daerah, 36 desa belum memiliki lahan, 43 titik lahan belum memenuhi luas minimal, 10 titik memerlukan pekerjaan cut and fill, serta enam desa yang masih terkendala jumlah penduduk.
“Kodim bertugas melakukan pengawasan konstruksi, tetapi kami juga berupaya membantu percepatan penyiapan lahan agar pembangunan tidak terhambat,” tegas Letkol Inf Dimas.
Setiap gerai koperasi direncanakan dibangun di atas lahan minimal 600 meter persegi untuk bangunan utama, dengan total kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi, termasuk area parkir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapin, Rahmadi, menyampaikan bahwa masih terdapat 101 desa/kelurahan yang lahannya belum siap sesuai ketentuan.
“Kendalanya beragam, mulai dari tidak memiliki lahan, luas lahan kurang memadai, lokasi tidak strategis, hingga membutuhkan pengurukan dan perataan,” jelasnya.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Tapin memutuskan memprioritaskan Dana Desa yang belum tersalurkan pada 2025 untuk pembelian lahan maupun pekerjaan pengurukan.
“Kebutuhan anggaran sangat bergantung kondisi lapangan. Kisaran bisa Rp200 hingga Rp300 juta, namun penggunaannya disesuaikan kebutuhan riil,” terang Rahmadi.
Selain itu, Pemkab Tapin juga membuka opsi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Tercatat 16 desa/kelurahan mengusulkan penggunaan lahan milik Pemkab Tapin, seperti aset Dinas Pendidikan, Disnaker, hingga Dispora.
“Contohnya eks rumah guru yang sudah tidak digunakan dan terbengkalai. Pak Bupati mengizinkan, tinggal kita tentukan mekanisme hukumnya, apakah hibah, pinjam pakai, sewa, atau kerja sama pemanfaatan,” ujarnya.
Terkait penentuan harga tanah, Rahmadi menegaskan pemerintah desa tetap mengacu harga pasar setempat, dengan prinsip transparansi dan tanpa praktik mark up.
“Yang penting tidak ada permainan harga. Selama ini kita menggunakan perbandingan harga transaksi di sekitar lokasi,” katanya.
Baik Dandim 1010/Tapin maupun Kadis PMD sepakat, percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinergi.
“Kalau semua menunggu, progres akan lambat. Ini demi kepentingan masyarakat. Koperasinya kita bangun dulu, pengembangannya menyusul,” pungkas Rahmadi.
Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Kabupaten Tapin optimistis mampu merealisasikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.
