Banjarbaru — Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Dr. Murdjani, Kota Banjarbaru, tepat di depan Kantor Wali Kota Banjarbaru, Rabu (3/12/2025), siang.
Aksi ini digelar dengan damai sebagai bentuk kritik terhadap banyaknya acara seremonial Pemerintah Kota Banjarbaru yang dinilai menghabiskan anggaran tanpa manfaat signifikan bagi masyarakat.
GMPD juga menyuarakan keprihatinan karena belum adanya ucapan belasungkawa dari Pemerintah Kota Banjarbaru terkait musibah besar yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Sumatera.
Mereka juga mempertanyakan keberadaan Wakil Wali Kota yang dinilai tidak terlihat kinerjanya dalam enam bulan terakhir, namun tetap menerima fasilitas dan anggaran penuh.
Dalam aksi tersebut, terdapat 10 poin tuntutan oleh GMPD, antara lain:
- Wali Kota diminta melakukan efisiensi dengan mengurangi acara seremonial yang tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran.
- Evaluasi acara lomba di kelurahan dan kecamatan karena dianggap memakan biaya besar dan sering melibatkan pihak ketiga.
- Melanjutkan program bedah rumah untuk warga tidak mampu, dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran.
- Evaluasi pelaksanaan pasar murah agar tidak merugikan pedagang tradisional.
- Mencopot Tenaga Ahli Khusus yang dinilai tidak memberi dampak signifikan serta membebani anggaran.
- Menjadikan capaian penanganan stunting Banjarbaru pada 2023/2024 sebagai perhatian serius ke depan.
- Mendesak Wali Kota, Sekda, dan Ketua DPRD agar membaca ulang UU 23/2014 terkait peran Wakil Wali Kota yang dinilai tidak berkontribusi.
- Mengusut tuntas raibnya dana Dinas Kesehatan Rp2,6 miliar dan mempertanyakan langkah pencarian bendahara yang diduga terlibat.
- Wali Kota dan Wawali diminta melakukan sidak ke SPBU & SPBE untuk mencegah kelangkaan BBM dan LPG.
- GMPD berkomitmen terus mengawasi jalannya pemerintahan Kota Banjarbaru.
GMPD menegaskan anggaran seremonial lebih baik dialihkan untuk pembangunan rumah sehat bagi warga tidak mampu.
Ketua GMPD, Rachmadi Engot, menegaskan bahwa seluruh tuntutan telah ditandatangani dan diterima oleh Sekda sebagai perwakilan pemerintah.
“Kami beri waktu 1×24 jam atau paling lama 2×24 jam untuk memastikan aspirasi ini sampai ke tangan Wali Kota,” ujarnya.
Ia menyoroti kembali, banyak kegiatan seremonial yang dianggap menghabiskan anggaran. Juga mempertanyakan kontribusi Wakil Wali Kota.
“Enam bulan pasca pelantikan, apa kontribusinya? Seremonial penting, tapi sewajarnya saja,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan GMPD terkait anggaran, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan, pemerintah sudah banyak melakukan pemangkasan anggaran.
“Tahun 2026 nanti transfer dari pusat dipotong 36 persen, artinya sekitar Rp450 miliar harus dipangkas. Efisiensi sudah kami lakukan sejak tahun ini, termasuk pemotongan 50% untuk makan-minum, perjalanan dinas, hingga ATK,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, acara seremonial sudah banyak dikurangi, dan prioritas dialihkan ke kegiatan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, merespons khusus poin yang menyinggung kondisi Wakil Wali Kota dan bencana alam yang sedang terjadi di Aceh dan Sumatera.
“Tidak ada yang ingin sakit. Mari kita hormati jabatan beliau dan doakan agar segera pulih,” ujarnya.
Gusti Rizky juga menegaskan, DPRD siap memperkuat pengawasan terhadap seluruh program pemerintah.
“Kami sangat terbantu dengan kritik seperti ini. Silakan kapan pun datang, kami siap menerima masukan,” ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat mendoakan korban bencana alam di Aceh dan Sumatera.
“Perihal terjadinya bencana alam yang ada di Aceh dan Sumatera, kiranya kita bisa bersama-sama mengirimkan doa bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam di sana. Mudah-mudahan para korban husnul khotimah dan segala dosa-dosa yang diampuni,” tutupnya.
