Gubernur Muhidin Beberkan Fokus Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Kalsel di Musrenbang 2026
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Acara strategis ini dilangsungkan di Aula DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, hadir secara langsung memaparkan sejumlah proyek prioritas yang akan dikebut oleh pemerintah provinsi, mulai dari mega-infrastruktur hingga langkah krusial mitigasi bencana banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Dalam arahannya, Muhidin menegaskan komitmen Pemprov untuk menyelesaikan proyek Jembatan Pulau Laut. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap pemantapan setelah pelaksanaannya berjalan sejak 2025, dan ditargetkan rampung pada 2028.
Pembangunan stadion baru juga menjadi sorotan. Pembebasan lahan difokuskan pada tahun 2026, dengan harapan pengerjaan fisik dapat dimulai pada akhir tahun dan selesai berbarengan di 2028.
”Hari ini saya sampaikan juga mengenai jalan lintas tengah Mali-mali ke binuang. Jalan ini berfungsi untuk memecah arus lalu lintas Jalan A. Yani. Tahun ini kita lakukan pembebasan lahan, dan insyaallah pelaksanaan pembangunan jalannya dimulai pada tahun 2027,” ungkap Muhidin.
Sebagai langkah konkret penanganan banjir, Pemprov Kalsel akan membuat sodetan sungai yang menghubungkan Tanjung (Tabalong) dan Hulu Sungai Utara (HSU) untuk mengalirkan air langsung ke Sungai Barito. Pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan juga akan dilakukan di wilayah HSU, Hulu Sungai Selatan (HSS), serta Sungai Alalak di Banjarmasin.
Terkait progres Bendungan Riam Kiwa, fokus saat ini ada pada tahap akhir pembebasan lahan. Muhidin menjelaskan bahwa proses ganti rugi memiliki aturan khusus, di mana tanaman yang tumbuh alami seperti keminting atau mahoni di kawasan hutan tidak mendapat kompensasi, berbeda dengan tanaman budidaya masyarakat seperti karet.
”Pihak Balai sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk pembebasan lahan. Setelah lahan siap dan desainnya ada, barulah kita bangun Bendungan Riam Kiwa tersebut,” jelasnya.
Menghadapi musim kemarau, antisipasi Karhutla ditekankan melalui pembuatan dan perbaikan kanal resapan air, terutama di kawasan Liang Anggang dan Cindai Alus. Kanal ini krusial untuk menjaga agar lahan gambut di sekitar area bandara tetap basah.
Muhidin memaparkan keunggulan geografis kawasan tersebut yang memiliki struktur lapisan batu putih di bawah tanah. “Batu putihnya akan lama untuk menyerap air, jadi itu bagus untuk penahanan, tidak cepat menyusut. Yang penting tanah sekitarnya jangan ada kekeringan, selalu basah,” tuturnya.
Pemprov Kalsel juga terus memantau status kebencanaan. Jika kondisi kemarau mencapai level ekstrem, pemerintah akan segera menetapkan status Darurat Bencana untuk mengajukan bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke pemerintah pusat. Mengingat arah angin yang sering bertiup dari Kalimantan Tengah menuju Kalsel, modifikasi cuaca diharapkan dapat mendatangkan awan hujan secara efektif.
Menutup paparannya, Gubernur mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk aktif berkolaborasi dan tidak ragu mengajukan proposal bantuan, baik ke tingkat provinsi maupun langsung ke Kementerian PUPR.
”Jika ingin cepat selesai, kabupaten bisa mengerjakan sebagian, lalu sisanya ajukan proposal ke atas. Contohnya, untuk sodetan penanggulangan banjir yang panjangnya sekitar 40 km; Pemkab HSU sudah mengerjakan 10 km, nah yang 30 km sisanya silakan diajukan proposalnya. Pihak Balai selalu siap membantu untuk kepentingan umum yang mendesak,” tutup Muhidin.
