Banjarbaru – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 akan di gelar besok secara serentak, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan, menggelar aksi untuk menuntut hak demokrasi masyarakat kota Banjarbaru. Bertempat di KPU Banjarbaru, Selasa (26/11/24).
Aksi ini dimulai pukul 12:30 siang dan masih berlangsung hingga saat ini pukul 14:26. Dan di jaga ketat oleh puluhan personel Polres Banjarbaru, guna menjaga keamanan dan ke kondusifitas yang ada di KPU Banjarbaru.
Iqbal Hambali sebagai koordinator FRI Kalsel dalam narasinya menyampaikan tujuan kedatangan mereka untuk menuntut hak demokrasi, khususnya masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru.
“Kami ingin bertemu ketua KPU atau jajaran nya, dan izin kan kami untuk menyampaikan narasi di depan bangunan nya langsung,” ujarnya di hadapan personel polres Banjarbaru.
Mereka memaksa untuk masuk kedalam KPU, jika tidak di perbolehkan masuk setidaknya ada 5 anggota komisioner KPU Banjarbaru yang di hadirkan.
FRI menuntut kembalikan hak demokrasi rakyat Kota Banjarbaru, yaitu dengan mengembalikan hak rakyat yang memilih kotak kosong itu dinyatakan sah, bukan di nyatakan tidak sah.
“Kalau hari ini kita masih gagal mengupayakan hak demokrasi itu, berarti hari ini bukan hanya kotak kosong yang hilang di Banjarbaru, tapi HAM dan Hak Demokrasi juga hilang di Banjarbaru hari ini,” ungkapnya.
“Yang kami inginkan kembalikan hak demokrasi, dan HAM di Kota Banjarbaru, bebaskan rakyat memilih jangan di arah kan ke salah satu Paslon,” tambahnya.
Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel menyampaikan kekecewaannya, terhadap jajaran Komisioner KPU Kota Banjarbaru karena tidak ada satupun anggota KPU yang hadir untuk menghadapi mereka.
“Mereka (Komisioner KPU) hanya berani mengambil gaji yang mereka terima hari ini, namun tidak berani mengambil resiko atau menangani permasalahan yang ada saat mereka menjabat,” tuturnya.
Iqbal mengingatkan lebih baik para komisioner KPU Kota Banjarbaru untuk mundur jika tidak berani menghadapi mereka.
“Jangan hanya menerima gaji, saya juga menyerukan kepada semua instansi atau lembaga yang mengatas namakan kota Banjarbaru, untuk turut berupaya mengembalikan demokrasi dan HAM di kota Banjarbaru,” tuntasnya.
Dalam aksinya, FRI terus mendesak personel kepolisian, untuk bisa berdiri di depan gedung KPU kota Banjarbaru.
Meskipun telah di berikan arahan dan masukan serta solusi oleh anggota kepolisian, namun FRI bersikeras untuk bisa masuk atau setidaknya bertemu dengan jajaran komisioner KPU kota Banjarbaru.
Hingga aksi ini berakhir belum ada komisioner KPU kota Banjarbaru, yang hadir untuk menemui Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel, dan FRI meninggalkan spanduk bertuliskan “Kembalikan Hak Demokrasi Rakyat Banjarbaru” di halaman KPU Banjarbaru.
