BANJARBARU – Politikus Partai Gerindra, Habib Yahya Assegaf, mendesak agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banjarbaru. Ia menilai polemik hukum yang tengah berlangsung hanya memperlambat proses demokrasi dan merugikan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru memutuskan laporan sengketa pemilu tidak memenuhi unsur pelanggaran. Dengan demikian, menurut Habib Yahya, tidak ada lagi alasan untuk menunda penetapan pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2025–2030.
“Polemik ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan roda pemerintahan. Banyak warga Banjarbaru yang merindukan kepemimpinan baru,” ujarnya saat ditemui di Banjarbaru, Selasa (6/5).
Habib Yahya, yang juga merupakan anggota DPRD Kalimantan Selatan, menyatakan keyakinannya bahwa Lisa-Wartono akan tetap dinyatakan sebagai pemenang, meskipun proses hukum masih berjalan. Ia juga mengisyaratkan akan melakukan langkah-langkah politik bersama koalisi partai untuk mengawal hasil pemilihan ulang (PSU) yang telah dilaksanakan.
“Ini hanya bagian dari proses. Kami tetap yakin Lisa-Wartono akan dilantik pada akhirnya,” tegasnya.
Habib Yahya menutup pernyataannya dengan harapan agar dinamika hukum segera berakhir demi kepastian pemerintahan di Banjarbaru.
