Menjelang pesta demokrasi 2024, Presiden Joko Widodo memperingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk senantiasa bekerja keras mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasalnya, permasalahan DPT tersebut merupakan polemik yang selalu berulang dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, dalam setiap penyelenggaraan pemilu DPT selalu menjadi bahan untuk menuding peserta pemilu berbuat kecurangan.
“Karena urusan DPT sangat krusial, dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan, dan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data kita itu paling lemah, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam. Untuk itu sekali lagi Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” ungkap Jokowi, di Jakarta, Sabtu (17/12).
Ia juga menekankan apabila dalam penyusunan DPT ada pihak-pihak terutama dari pemerintah yang tidak kooperatif, maka jangan segan untuk melapor kepada dirinya.
Lebih jauh, Jokowi menuturkan bahwa tantangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan sangat berat pada 2024 nanti. Pasalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada tahun yang sama. Maka dari itu pengawasan pemilu utamanya menempati posisi yang sangat sentral untuk senantiasa membangun pemilu yang berkualitas agar hasilnya nanti dapat dipercaya oleh rakyat.
“Kualitas pemilu merupakan fondasi politik yang penting, di dalam negara dan berpemerintahan. Untuk itu, pengawasan pemilu, peran Bawaslu, menempati posisi yang sangat sentral untuk menjaga integritas pemilu. Pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu , seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyampaikan empat arahan untuk Bawaslu agar penyelenggaraan pesta demokrasi yang diklaim Jokowi menjadi yang terbesar di Indonesia sepanjang sejarah dapat berjalan dengan lancar.
Pertama, katanya untuk segera memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, Bawaslu juga harus bisa melakukan langkah pencegahan, langkah mitigasi, dan antisipasi. Menurutnya, hal ini penting agar bisa menyelesaikan masalah dengan cepat.
Kedua, Presiden menekankan kepada Bawaslu untuk fokus kepada upaya-upaya pencegahan. Jokowi berharap Bawaslu jangan pasif, sembari menunggu terjadinya sebuah pengaduan. Namun, sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. (Sumber : Suarakalbar.co.id)
