Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan mulai 4 Agustus hingga 30 September 2025. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah, khususnya menjelang puncak musim kemarau.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan Gubernur Kalsel telah menginstruksikan empat langkah utama dalam penanggulangan bencana, yakni dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas kolaborasi, dan memaksimalkan peran seluruh stakeholder.
“Rapat koordinasi hari ini menjadi wujud kolaborasi kita bersama. Pak Gubernur juga telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota se-Kalsel untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan Karhutla,” ujarnya seusai Rakor di Hotel Roditha, Banjarbaru, Senin (11/8/2025).
Bambang menambahkan, keberhasilan menekan angka Karhutla di tahun 2024 akan dimantapkan kembali pada tahun ini melalui langkah mitigasi berkelanjutan. Pemerintah provinsi telah mengusulkan penambahan armada udara berupa helikopter water bombing dan helikopter patroli untuk menjangkau titik api yang sulit diakses tim darat.
“Saat ini kita dibantu BNPB dengan 2 heli patroli dan 2 heli water bombing. Insya Allah pekan depan datang satu heli tambahan. Gubernur juga mengusulkan operasi modifikasi cuaca bila diperlukan,” jelasnya.
Menurut data BNPB, Kalsel tahun ini mengalami musim kemarau basah dengan hujan dan panas yang silih berganti. Namun, wilayah pesisir seperti Tanah Bumbu dan Kotabaru diprediksi akan mengalami kemarau lebih kering dibanding daerah lain.
BPBD Kalsel juga telah menyusun Buku Mitigasi dan Infrastruktur Bencana yang memuat peta potensi bencana di seluruh kabupaten atau kota. Dokumen ini menjadi panduan penting dalam penanganan bencana, termasuk di Kabupaten Banjar yang rawan Karhutla, banjir, dan longsor.
“Rata-rata 13 kabupaten atau kota di Kalsel memiliki potensi Karhutla. Wilayah rawan di antaranya Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru. Dengan buku ini, penanganan bencana diharapkan lebih terukur dan terarah,” pungkas Bambang.
