SAMARINDA. Dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dan pencegahan potensi konflik sosial di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Deteksi Dini dengan mengundang Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Badan Intelijen Negara (BINDA) Kaltim, serta Forkopimda.
Kabid Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Ratna menekankan pentingnya deteksi dini dalam pencegahan konflik dan kerja sama antara pemangku kebijakan.
Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang lebih besar dan meningkatkan koordinasi antara stakeholder yang ada di masyarakat.
Ratna menjelaskan bahwa, ada beberapa permasalahan yang muncul di kabupaten kota, salah satunya adalah klaim lahan oleh salah satu perusahaan di Bontang.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Kesbangpol Kaltim telah melakukan berbagai upaya, termasuk pemantauan di Kesbangpol Bontang.
Pemerintah Kota Bontang juga telah mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang bersengketa.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Bontang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar terkait permasalahan ini,” ungkapnya.
Ratna juga mengungkapkan permasalahan lainnya di Kutai Kertanegara, yaitu perkembangan kegiatan perambahan hutan di Taman Hutan Bukit Soeharto.
Beberapa potensi permasalahan juga telah diidentifikasi oleh Pemprov Kaltim, terutama dalam tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Salah satunya adalah penyebaran Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mendukung salah satu calon Presiden (Capres) di media sosial, seperti Twitter.
“Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rencana aksi untuk tindak lanjut,” pungkasnya.
