Banjarmasin – Kabupaten Banjar kembali menunjukkan komitmennya dalam perlindungan tenaga kerja dengan menjadi salah satu daerah terbaik dalam pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kalimantan Selatan. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin di Hotel Galaxy Banjarmasin, Kamis (20/3/2025).
Acara ini membahas Optimalisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 serta Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 terkait pelaksanaan APBN 2025. FGD diikuti perwakilan empat daerah, yaitu Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Barito Kuala.
Dalam diskusi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin, Murniati, menyoroti bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalsel masih rendah dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. Namun, Kabupaten Banjar berhasil menonjol dengan kinerja terbaiknya, terutama dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
Keberhasilan ini didukung oleh Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2024, yang memastikan pekerja informal dan kelompok berisiko tinggi mendapatkan perlindungan sosial. Namun, masih terdapat 38.983 tenaga kerja yang belum terdaftar, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperluas cakupan jaminan sosial.
Sebagai solusi, muncul usulan program “Bapak Asuh”, di mana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) menanggung iuran jaminan sosial bagi satu pekerja rentan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan dan memberikan perlindungan lebih luas bagi mereka yang membutuhkan.
Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Dedi Nurmadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data pekerja rentan secara by name by address agar program jaminan sosial lebih tepat sasaran. Selain itu, perlindungan juga perlu diperluas ke sektor berisiko tinggi seperti pengemudi ojek online (ojol), yang menghadapi ancaman keselamatan kerja setiap hari.
FGD ini juga dihadiri oleh berbagai perangkat daerah Kabupaten Banjar, termasuk BPKPAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Disnakertrans, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Disbudporapar, dan Dinas Pertanian. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Banjar.
Dengan berbagai inovasi dan regulasi yang terus diperkuat, Kabupaten Banjar semakin membuktikan diri sebagai daerah yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja. Langkah progresif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.
