Jakarta – Bupati Banjar Saidi Mansyur hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/8/2025), dalam agenda Rapat Evaluasi Pencegahan Korupsi.
Pertemuan yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK ini menyoroti sejumlah titik rawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kepala Satgas Korsup Wilayah III KPK, Maruli Tua, mengungkapkan bahwa skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkab Banjar tahun 2024 naik menjadi 76,07 poin atau bertambah 0,65 poin dari tahun sebelumnya. Meski meningkat, skor tersebut masih masuk kategori waspada.
“Banjar dikenal sebagai daerah religius. Seharusnya nilai itu sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Titik rawan yang ada harus dibenahi secara menyeluruh,” tegas Maruli.
Titik Rawan dan Catatan KPK
KPK menyoroti beberapa aspek internal yang masih rendah, seperti:
- Pengelolaan Anggaran (75,7 poin)
- Pengelolaan SDM (66,3 poin)
- Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) (63,71 poin)
Dalam sektor anggaran, KPK menemukan kerentanan penyalahgunaan perjalanan dinas, honorarium, hingga belanja kantor. Sedangkan di bidang PBJ, indikasi rawan muncul pada pengaturan pemenang tender, kualitas barang, hingga konflik kepentingan antara penyedia dan pejabat pengadaan.
“Nilai ini sebagian besar berasal dari suara internal pemda. Artinya, ini early warning yang serius agar segera diperbaiki,” kata Maruli.
APBD 2025 Jadi Sorotan
KPK juga mengingatkan Pemkab Banjar untuk berhati-hati dalam mengelola postur APBD 2025 yang mencapai Rp2,6 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp322 miliar, naik signifikan 68 persen dari tahun lalu.
“Di Banjar hanya terdata 23 wajib pajak sektor tambang. Dugaan kami, ini belum sepenuhnya terdata. Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga harus tertib, termasuk penertiban tambang ilegal,” jelas Maruli.
Pada belanja daerah, hampir Rp1 triliun dialokasikan untuk PBJ dengan rincian: tender Rp344 miliar, e-purchasing Rp248 miliar, dan pengadaan langsung Rp212 miliar. “Pengadaan langsung hampir 500 paket, ini sangat rawan. Begitu juga e-purchasing yang bisa dikondisikan sebelum masuk sistem,” ujarnya.
Rekomendasi dan Komitmen
KPK merekomendasikan sejumlah langkah teknis, mulai dari rekrutmen ASN bebas KKN, verifikasi perjalanan dinas, percepatan realisasi PBJ, pembaruan database pegawai, hingga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang transparan.
“Kami ingin rekomendasi ini jadi peta jalan, bukan sekadar menaikkan skor SPI, tapi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat,” tutur Analis Tipikor KPK, Agus Kurniawan.
Bupati Banjar Saidi Mansyur menyatakan siap menjalankan evaluasi KPK. “Kami semakin siap menghadapi tantangan dengan arahan KPK. Ini menjadi komitmen kami di Kabupaten Banjar,” katanya.
Ketua DPRD Banjar, Agus Maulana, juga menegaskan dukungan legislatif untuk memastikan APBD dikelola sesuai visi pembangunan daerah.
