MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (10/12/2025) pagi. Meski masih menyandang status sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah di Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemkab Banjar mencatat adanya kenaikan persentase kemiskinan menjadi 2,74 persen pada tahun 2025.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, yang membuka acara tersebut menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tetap menjadi tantangan terbesar yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
”Data terbaru menunjukkan Kabupaten Banjar masih berada di angka kemiskinan terendah se-Kalimantan Selatan, yaitu 2,74 persen. Akan tetapi, dari segi jumlah penduduk, masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini tantangan nyata bagi kita,” ujar Habib Idrus dalam sambutannya.
Ia menyebutkan, kenaikan ini menuntut evaluasi mendalam terhadap kendala utama seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga peluang kerja.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, menjelaskan secara rinci mengenai dinamika data tersebut. Ia membenarkan adanya kenaikan dari tahun 2024 yang sebelumnya berada di angka 2,36 persen.
”Dibandingkan tahun 2024, memang ada kenaikan dari 2,36 persen menjadi 2,74 persen. Jika dinominalkan, persentase 2,74 persen itu setara dengan sekitar 16 ribu jiwa masyarakat kita yang masih di bawah garis kemiskinan,” ungkap Nashrullah usai acara.
Nashrullah menganalisis bahwa angka 2,36 persen sebelumnya merupakan angka dasar atau ‘kerak’ kemiskinan yang sangat sensitif terhadap faktor eksternal.
”Angka 2,36 persen itu sebenarnya sudah sangat rendah atau sudah mencapai ‘kerak’-nya, sehingga mudah terkoreksi apabila ada hal di luar kendali daerah, misal inflasi atau bencana. Kita berkaca pada tahun 2021 saat banjir dan inflasi naik, itu sangat berpengaruh,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Banjar menyiapkan strategi intervensi yang dibagi berdasarkan kategori usia penduduk. Nashrullah memaparkan, bagi penduduk usia non-produktif, pemerintah akan fokus pada perlindungan masyarakat melalui bantuan sosial (Bansos).
”Sedangkan yang masih produktif, tentu kita bantu dengan penguatan modal dan pembukaan lapangan pekerjaan. Jika kolaborasi ini berjalan baik, angka kemiskinan bisa kita tuntaskan,” tambahnya.
Di sisi kebijakan makro, Wakil Bupati Habib Idrus juga menyoroti pentingnya validitas data. Tahun 2025 ini, pemerintah pusat mendorong keterpaduan data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
”Harapannya dengan adanya data tunggal ini, intervensi pelaksanaan program dapat berjalan maksimal, tidak tumpang tindih, serta tepat sasaran,” tegas Wabup.
Habib Idrus mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan progres dan rencana aksi yang terukur melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Banjar. Ia berharap muncul inovasi baru agar visi Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis dapat terwujud melalui gotong royong dan kepedulian sesama
