Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengajukan tawaran skema tukar guling aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, dengan imbalan pembangunan fasilitas perkantoran pemprov di Banjarbaru.
Wali Kota terpilih Banjarmasin, H. Muhammad Yamin, menyambut positif usulan tersebut, namun menekankan pentingnya menyesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko saat ini.
“Kami menghargai tawaran dari Gubernur Kalsel, H. Muhidin. Namun, kami perlu mengevaluasi kemampuan APBD Kota Banjarmasin untuk merealisasikan permintaan ini,” ujar H. Muhammad Yamin dikutip dari hallobanua.com pada Selasa (31/12/2024).
Menurut Yamin, usulan tersebut akan dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat Banjarmasin.
“Tawaran ini akan kami kaji lebih lanjut demi kepentingan publik. Yang jelas, prioritas kami adalah pelayanan yang maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Banjarmasin,” tambahnya.
Yamin menjelaskan bahwa keputusan terkait skema tukar guling aset ini harus mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Pemko. Jika dirasa tidak memungkinkan, ia berharap adanya opsi lain yang lebih menguntungkan.
“Kami masih belum tahu berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas perkantoran Pemprov Kalsel. Namun, kami berharap mungkin ada opsi pinjam pakai yang bisa dipertimbangkan,” ungkapnya.
Yamin juga mengakui adanya tantangan dalam hal lahan dan waktu pembangunan yang diperlukan. Namun, ia membuka peluang untuk negosiasi jika biaya yang diperlukan tidak terlalu besar.
“Pembangunan membutuhkan lahan yang memadai dan waktu yang cukup panjang. Jika memungkinkan untuk dinegosiasikan dengan biaya yang terjangkau, tentu kami akan mempertimbangkan demi pelayanan publik,” terangnya.
Terkait tawaran skema tukar guling ini, Yamin menyatakan bahwa keputusan final baru akan diambil setelah ia dilantik sebagai Wali Kota Banjarmasin.
“Setelah resmi dilantik, kami akan membahas lebih lanjut skema ini. Kami perlu kajian yang mendalam agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kota Banjarmasin,” tegas Yamin.
Ia juga meyakini bahwa Gubernur H. Muhidin, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin, memahami betul kebutuhan kota ini.
“Pak Muhidin sangat paham situasi Banjarmasin, mengingat beliau pernah menjadi Wali Kota sebelumnya,” ujar Yamin.
Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin saat ini, H. Ibnu Sina, menyebut bahwa skema tukar guling tersebut sulit diwujudkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemko Banjarmasin saat ini.
“Melihat kondisi keuangan saat ini, rasanya sulit untuk merealisasikan skema ini,” ungkap Ibnu Sina.
Meski demikian, Ibnu Sina berharap agar aset Pemprov Kalsel dapat dihibahkan kepada Pemko tanpa syarat. Keputusan akhir, menurutnya, akan berada di tangan Wali Kota terpilih, H. Muhammad Yamin.
Menanggapi pernyataan Ibnu Sina, Yamin memberikan apresiasi dan berharap kerjasama dengan Pemprov Kalsel dapat membawa manfaat bagi Kota Banjarmasin.
“Kami sangat mengapresiasi tanggapan Wali Kota Ibnu Sina, semoga usul beliau dapat dipertimbangkan oleh Gubernur Kalsel,” ujar Yamin.
Ia pun berharap di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muhidin, sinergi antara Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel dapat semakin erat dan memberikan kemudahan dalam kolaborasi pemanfaatan aset.
“Kepemimpinan Pak Muhidin adalah keuntungan bagi kita. Kami berharap kolaborasi ini akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banjarmasin,” tutupnya.
