Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah dalam perencanaan pembangunan guna memastikan arah pembangunan berjalan selaras dan saling mendukung.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Kalsel, kepala Bappeda kabupaten/kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.
“Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, arah pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Muhidin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai cukup positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat 76,10 atau di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
“Capaian ini menunjukkan kita berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa arah pembangunan daerah harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk penanganan banjir yang harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
“Kita perlu langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan drainase, hingga pembangunan sodetan untuk mengendalikan kawasan rawan banjir,” tegasnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Kalsel juga mengakselerasi sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus mengapresiasi komitmen Pemprov Kalsel dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
“Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan mampu mengoptimalkan potensi daerah.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, pemerataan pembangunan antarwilayah dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat berkembang secara seimbang dan berkelanjutan.
