Banjarbaru – Pekan lalu salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang ada di Kota Banjarbaru yaitu Firly Norachim menjadi tersangka, karena tidak memberikan label pada produk yang dijualnya.
Atas kejadian itu, Legislator muda dari PKS yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari memberikan tanggapannya.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama dalam penerapan regulasi yang adil dan proporsional,” Ujarnya, Senin (10/3/25).
Lanjutnya, baik disisi Pemerintah maupun aparat penegak hukum, seharusnya lebih mengutamakan pembinaan terhadap UMKM, bukan langsung menjatuhkan sanksi berat seperti pidana.
“Seharusnya jika terdapat pelanggaran administrasi, solusi awal yang lebih manusiawi adalah memberikan teguran, edukasi, atau pendampingan untuk perbaikan,” Ucapnya.
Dari kejadian ini juga akhirnya Khalis dapat menyimpulkan bahwa, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aturan terkait perizinan dan standar produk.
“Pemerintah diminta lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi dan mempermudah perizinan, termasuk dalam hal pencantuman label expired dan keamanan pangan,” Ungkapnya.
Khalis berharap agar Pemerintah daerah, bersama dengan dinas terkait dan asosiasi UMKM, harus turun tangan dalam memberikan pendampingan regulasi dan sertifikasi kepada pelaku usaha kecil.
“Jangan sampai, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi, justru terjerat kasus hukum karena kurangnya pemahaman aturan,” Katanya.
Adapun langkah bijaksana yang dapat diterapkan yaitu, melakukan mekanisme mediasi terlebih dahulu antara UMKM dan pihak terkait, jika memang di temukan dugaan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.
“Kasus yang terjadi saat ini harus menjadi momentum, bagi pemerintah dan penegak hukum untuk lebih berpihak pada pemberdayaan UMKM, bukan malah memperburuk kondisi mereka, dengan tindakan hukum yang berlebihan, UMKM butuh dukungan, bukan kriminalisasi,” Tuntasnya.
