Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin mengingatkan penguatan aspek-aspek penting untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.
Hal ini disampaikan gubernur dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar, pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada Rabu (29/5) pagi.
“Ada aspek-aspek penting yang perlu dilakukan penguatan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, yaitu aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur,” sampai Paman Birin.
Paman Birin juga tak lupa menyampaikan apresiasinya dan berharap rakor ini dapat menghasilkan poin-poin penguatan sektor birokrasi informasi dan SDM ASN.
“Saya berharap, rakor ini dapat menghasilkan poin-poin penguatan sektor birokrasi informasi dan SDM ASN, dan dapat menjadi pedoman serta acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan,” harap Paman Birin.
Pada acara yang dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Biro Organisasi, Kepala Badan Kepegawaian dan SDM se-Kalimantan ini, Paman Birin menyampaikan sejumlah prestasi Pemprov Kalsel dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Diantaranya Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tertinggi di Indonesia tahun 2023, Nilai Kategori A untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengendalian Tingkat Inflasi Terendah di Regional Kalimantan, Indeks BerAKHLAK Tertinggi tahun 2023, dan Angka Kemiskinan Terendah Kedua se-Indonesia.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Galuh Tantri Narindra, ditemui usai acara menyampaikan bahwa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2020 ini juga bertujuan untuk mencari alternatif penyelesaian terkait beragam permasalahan yang dihadapi, khususnya di bidang organisasi dan kepegawaian di Kalimantan, yang umumnya memiliki tipologi permasalahan yang sama.
“Kita mendatangkan narasumber yang membidangi ragam persoalan tersebut, sehingga rekan-rekan yang berhadir bisa menyampaikan uneg-unegnya. Dimana kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana alternatif penyelesaian untuk permasalahan tersebut, khususnya di regional Kalimantan,” sampainya.
Tantri juga menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan diskusi, seperti tentang penyelesaian persoalan tenaga Non-ASN, rekrutmen CASN, pemberian TPP dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.
“Dengan kegiatan ini, kita berharap kita melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tidak ada perbedaan di regional Kalimantan. Bersama-sama untuk membangun Kalimantan,” harapnya.
Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah yang juga berhadir menyampaikan harapannya untuk mendapatkan mendapat masukan-masukan dari peserta yang berasal dari regional lain di Kalimantan dan juga narasumber.
“Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi BKD Kalsel selama ini, dapat diberikan jawaban oleh para narasumber, dan juga teman-teman peserta,” sampainya.
Sejumlah narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini adalah, Pelaksana Harian Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda serta Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana dari Kemendagri.
Kemudian juga Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin serta Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.
