Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, meminta penjelasan mengenai Realisasi Program Prioritas Kapolri dan Komitmen Kepemimpinan.
Termasuk, pengungkapan kasus-kasus aktual dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan kesimpulan rapat pada rapat kerja sebelumnya, Rabu (16/6).
Ia menyampaikan, isu penerbitan 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menurut Pangeran Khairul Saleh,3 diantaranya diyakini mempunyai izin palsu.
Rapat Kerja yang disiarkan langsung oleh Chanel Youtube DPR RI ini, Wakil Rakyat yang berasal dari Dapil Kalsel tersebut mengungkapkan, 20 IUP yang diterbitkan Kemenesdm secara legalitas asli namun juga “palsu”.
“Selama menjabat sebagai Bupati Banjar, Kalsel, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah menandatangani 3 dari 20 IUP tersebut. Baik mengeluarkan izin eksplorasi maupun IUP produksi,” tegasnya.
“Jadi 3 IUP ini saya tidak pernah tanda tangan dengan undang-undang minerba yang baru, peralihan kebijakan penerbitan IUP dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ternyata ada sindikat pemalsu IUP di Kementerian ESDM,” ucapnya.
ia meminta kepada Kapolri menangkap sindikat pemalsu IUP di dalam tubuh Kementerian ESDM. Termasuk, perusahaan yang menggunakan dokumen Aspal (Asli tapi palsu).
“Yang sudah bekerja dan eksploitasi saya minta ditangkap,” tegas Pangeran Khairul Saleh.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang hadir dalam Raker tersebut menyatakan, segala bentuk pelanggaran maupun penyalah gunaan wewenang dalam hal penegakan hukum yang tidak sesuai, semuanya bisa diadukan melalui aplikasi Propam Presisi.
“Disitu nanti akan ada manajemennya untuk kemudian diatur dan segera ditindaklanjuti oleh anggota-anggota yang sudah ditunjuk melakukan tindak lanjut,” ujarnya.
WALHI KALSEL BERSYUKUR WAKIL RAKYAT SUARAKAN ASPIRASI MASYARAKAT
