Pantau Keselamatan di Kawasan Konflik, DPRD Banjar Dorong Pengawasan Ekstra bagi Mahasiswa di Timur Tengah
MARTAPURA – Usulan dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar mengenai urgensi pemantauan terhadap mahasiswa lokal yang berkuliah di kawasan Timur Tengah mendapat respons positif dari DPRD Kabupaten Banjar. Langkah ini dinilai krusial mengingat dinamika geopolitik dan ketegangan yang tengah melanda wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, H Fauzan Asniah selaku Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menaruh atensi penuh kepada para pelajarnya di mancanegara, apalagi dengan adanya eskalasi konflik di sejumlah negara Timur Tengah akhir-akhir ini.
”Pada dasarnya kita harus peduli, bukan hanya mahasiswa di Timur Tengah, tetapi seluruh mahasiswa asal Banjar yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri,” ujarnya pada Senin (6/04/2026).
Situasi yang memanas menjadikan pengawasan di kawasan tersebut sebagai prioritas utama yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan catatan yang ada, sejak tahun 2023, terdapat sekitar 49 putra-putri daerah penerima beasiswa dari Pemkab Banjar yang kini tengah menuntut ilmu di berbagai negara, termasuk Mesir dan Yaman.
Oleh karena itu, Fauzan mendorong adanya pendataan ulang secara spesifik dan mendetail. Pemetaan yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah bisa terus memantau kesejahteraan para pelajar yang kebetulan bermukim di zona-zona rawan konflik.
”Kita harus tahu pasti berapa jumlah mahasiswa kita yang ada di sana, terutama di daerah konflik. Jangan sampai kita lengah terhadap kondisi mereka,” katanya.
Lebih lanjut, pihak legislatif mendesak adanya program pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan. Tujuannya tak lain untuk menggaransi keamanan mahasiswa dan memastikan mereka tidak terseret ke dalam situasi yang mengancam nyawa.
”Pengawasan ini penting, agar mereka tidak terdampak langsung, apalagi sampai terlibat dalam konflik. Ini yang harus kita jaga bersama,” tuturnya.
Sebagai proyeksi ke depan, DPRD Kabupaten Banjar meminta agar pemerintah daerah segera merancang strategi konkret dalam membangun sistem pemantauan yang terintegrasi bagi pelajar di luar negeri. Hal ini mencakup pemeliharaan jalur komunikasi yang aktif sebagai wujud nyata perlindungan terhadap warga daerah.
”Intinya kita akan cari langkah terbaik agar mahasiswa kita tetap aman dan bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik,” tutupnya.
