Pedagang Pasar Jalan Jati Ditertibkan, DPRD Soroti Masalah Tata Kelola Pasar Bauntung
Habarkalimantan – Banjarbaru — Penertiban aktivitas Pasar Jalan Jati di Kota Banjarbaru belakangan ini menjadi perhatian. Para pedagang pada prinsipnya menyatakan bersedia ditata, termasuk mengundur lapak sekitar dua meter dari bahu jalan demi kelancaran lalu lintas. Namun, mereka menolak jika penertiban tersebut berujung pada penghentian operasional pasar ataupun relokasi ke Pasar Bauntung.
Salah seorang pedagang, Suriani, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan penataan selama hak untuk tetap berjualan tidak dicabut.
“Kalau ditertibkan saya tidak masalah, yang penting jangan diberhentikan hak kami untuk berjualan. Mundur dua meter dari bahu jalan juga tidak masalah,” ujarnya.
Ia mengaku resah dengan informasi yang diterima saat penertiban, lantaran belum adanya kepastian solusi. Menurutnya, petugas menyampaikan tindak lanjut masih menunggu keputusan Wali Kota, bahkan sempat disebutkan kemungkinan operasional pasar akan dihentikan.
“Kami berharap jangan ditutup. Kalau soal kerapian, kami ikuti. Mungkin bisa diatur jam operasional, misalnya sampai jam 10 pagi,” katanya.
Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Muslimah. Ia berharap penataan disertai solusi konkret agar pedagang tetap bisa mencari nafkah.
“Kalau memang ditertibkan, mohon ada solusi supaya kami tetap bisa lanjut berdagang. Sampai sekarang belum ada kejelasan, katanya masih menunggu keputusan,” ujarnya.
Muslimah juga menyebut keberadaan pasar justru mendapat respons positif dari warga sekitar. Kebersihan, kata dia, dijaga bersama oleh pedagang, sementara warga merasa terbantu karena kebutuhan sehari-hari bisa diperoleh dengan mudah.
Sementara itu, pedagang lain yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan ada beberapa pedagang di Pasar Jalan Jati yang sebelumnya berasal dari Pasar Bauntung. Kepindahan tersebut, menurutnya, didorong oleh kondisi pasar Bauntung yang dinilai kurang menguntungkan.
“Memang ada pedagang dari Pasar Bauntung yang pindah ke sini. Di sana pembelinya sepi, sementara biaya operasionalnya mahal. Di sini lebih ramai,” ungkapnya.
Fenomena perpindahan pedagang ini dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam pengelolaan pasar tradisional. Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, menyebut berpindahnya pedagang dari Pasar Bauntung ke kawasan pasar lama Jalan Jati bukanlah persoalan baru dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Perpindahan pedagang dari Pasar Bauntung ke Jalan Jati ini sudah berlangsung lama. Ini harus menjadi atensi khusus dan dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya, Kamis (29/01/2026).
Menurut Nurkhalis, pilihan pedagang berjualan di bahu jalan, meski tidak ideal, merupakan sinyal adanya masalah dalam tata kelola pasar.
“Kalau pedagang meninggalkan pasar tradisional yang seharusnya layak lalu memilih berjualan di bahu jalan, itu menunjukkan ada persoalan serius yang belum terselesaikan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Komisi II DPRD Banjarbaru, lanjut Nurkhalis, akan mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pasar Bauntung, mulai dari fasilitas, kenyamanan, hingga kebijakan retribusi yang selama ini dikeluhkan pedagang.
Ia juga menekankan penanganan pedagang kaki lima tidak cukup hanya dengan penertiban.
“Pendekatannya tidak bisa semata-mata penertiban. Harus ada solusi konkret agar pedagang tetap memiliki ruang usaha yang layak dan fungsi pasar tradisional bisa kembali optimal,” ujarnya.
Nurkhalis menambahkan, pendekatan persuasif penting agar penataan tidak memicu persoalan sosial baru, baik bagi pedagang, warga sekitar, maupun pengguna jalan.
Dengan kondisi tersebut, para pedagang Pasar Jalan Jati berharap pemerintah kota segera mengambil langkah konkret dan terukur, sehingga penataan pasar dapat berjalan seimbang antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
