Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait perkembangan situasi nasional dan pengendalian inflasi tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung secara virtual dari Command Center Manis, Martapura, pada Selasa (2/9/2025) pagi.
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti oleh jajaran kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyinggung dinamika sosial politik yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Ia mengungkapkan sejak 25 Agustus 2025 terdapat 107 titik aksi demonstrasi di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di sejumlah lokasi penting seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, hingga gedung DPRD.
Tito menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif dan mengingatkan kembali pernyataan Presiden RI bersama ketua partai politik pada 31 Agustus 2025. Poin penting yang disampaikan antara lain pencegahan makar dan terorisme, serta ajakan agar aspirasi masyarakat disalurkan melalui cara damai, tertib, dan sesuai konstitusi.
“Pemerintah membuka ruang dialog. Kritik dan masukan akan ditampung, baik langsung maupun melalui utusan kelompok. DPR juga diminta aktif menghadirkan tokoh masyarakat dan kelompok sipil untuk berdiskusi dalam suasana yang konstruktif,” ujar Tito.
Selain itu, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan inflasi per Agustus 2025. Menurutnya, 27 provinsi mengalami deflasi sementara 11 provinsi mencatat inflasi. Sumatera Utara menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, yakni 1,77 persen, sedangkan Maluku Utara mengalami deflasi terdalam, -1,90 persen.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025 menunjukkan 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi relatif stabil. Tiga komoditas utama yang memicu kenaikan harga adalah cabai merah, bawang merah, dan beras, berdasarkan catatan SP2KP hingga 29 Agustus 2025.
Rakor rutin ini menjadi sarana evaluasi dan pemantauan inflasi di daerah sekaligus mendorong langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga. Diharapkan, inflasi yang terkendali akan berdampak positif terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
