Pemkab Banjar Pastikan Proyek RS Tipe D Gambut Terus Berjalan, Bupati: Fokus Pematangan Lahan
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menepis anggapan bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Gambut mangkrak atau dihentikan. Pemerintah memastikan proyek tersebut tetap berada dalam koridor perencanaan (on track), dimana saat ini aktivitas di lapangan tengah fokus pada tahap awal, yakni pematangan lahan, sebelum mendirikan struktur fisik bangunan.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Banjar, Saidi Mansyur. Di sela-sela kegiatannya menghadiri relokasi Puskesmas Martapura Barat pada Selasa (10/2/2026), Saidi menjelaskan bahwa tahapan konstruksi dilakukan secara bertahap dan sistematis.
“Saat ini yang dikerjakan masih pematangan tanah. Tahap pembangunan fisik akan menyusul. Jadi prosesnya tetap berjalan sesuai rencana,” tegas Saidi Mansyur.
Menyoroti isu aksesibilitas menuju lokasi proyek yang dinilai belum memadai, Bupati menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur jalan akan dikerjakan secara paralel dengan pembangunan gedung rumah sakit. Pemerintah daerah akan melibatkan instansi teknis terkait untuk memastikan kelancaran akses tersebut.
“Pekerjaan jalan akan bersamaan dengan pembangunan kawasan RS. Nantinya Dinas PUPR juga akan terlibat agar akses menuju lokasi bisa lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. H. Nooripansyah, memberikan klarifikasi mengenai pemilihan lokasi. Ia menekankan bahwa penunjukan Gambut sebagai lokasi RS Tipe D didasarkan pada analisis dan studi kelayakan yang matang, bukan keputusan sepihak yang mendadak.
“Studi kelayakan sudah dilakukan sejak 2023. Dari hasil kajian tersebut muncul dua alternatif lokasi, yakni wilayah Mataraman dan kawasan Gambut,” jelas Nooripansyah.
Ia memaparkan bahwa posisi Kecamatan Gambut dinilai sangat strategis sebagai titik temu layanan kesehatan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya, sehingga jangkauan pelayanan bisa lebih optimal.
“Gambut berada di tengah tarikan pelayanan dari beberapa kecamatan seperti Aluh-Aluh, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Sungai Tabuk, Sungai Lulut hingga Kertak Hanyar. Itu yang menjadi pertimbangan utama,” urainya.
Mengenai status lahan, Nooripansyah mengonfirmasi bahwa tanah yang digunakan merupakan hasil hibah dari masyarakat, yakni dari keluarga Haji Rusli, yang diperoleh setelah penetapan lokasi strategis selesai dilakukan.
“Setelah lokasi ditetapkan berdasarkan kajian wilayah, barulah kami mencari lahan dan alhamdulillah mendapat hibah,” ungkapnya.
Terkait aspek pembiayaan, ia merinci bahwa pembayaran kepada kontraktor dilakukan secara termin sesuai dengan progres fisik di lapangan untuk menjaga akuntabilitas anggaran.
“Pembayaran tahap awal sekitar Rp8 miliar dengan capaian progres kurang lebih 75 persen. Sisa pembayaran masih ditahan dan akan diberikan setelah pekerjaan dilanjutkan sesuai ketentuan,” terangnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah siap mengambil langkah tegas sesuai regulasi jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai kontrak. Selain itu, transparansi proyek ini juga dikawal melalui evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Rekomendasi dari BPK tentu akan kami tindak lanjuti,” ucap Nooripansyah.
Mengakhiri penjelasannya, Nooripansyah kembali mengingatkan tujuan utama pembangunan fasilitas ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
“Ini untuk kepentingan warga. Keberadaan RS Tipe D diharapkan mampu memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gambut dan wilayah sekitarnya,” pungkasnya.
