Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kecamatan Landasan Ulin, Kamis (25/6/2026). Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penyelesaian batas wilayah antar-kelurahan. Untuk mendukung proses tersebut, Pemkot Banjarbaru melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar penetapan batas wilayah dilakukan secara akurat dan memiliki kepastian hukum.
Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa kejelasan batas administrasi sangat penting guna mencegah potensi sengketa di masa mendatang sekaligus mendukung tertib administrasi pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, tim ahli wali kota, dan BPN diharapkan mampu menghasilkan pemetaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain membahas persoalan batas wilayah, rakor juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan konsep Kecamatan Inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial turut dilibatkan untuk mendorong setiap kecamatan dan kelurahan menyediakan layanan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan lanjut usia, baik dari sisi sarana prasarana maupun pelayanan administrasi.
Sirajoni mengapresiasi peran camat dan lurah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia berharap seluruh jajaran terus memperkuat kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan, serta mempererat sinergi lintas sektor dalam menjalankan program pembangunan di Kota Banjarbaru.
