Pengukuhan KORPRI Kotabaru, Kepala BKN RI Tekankan Pelayanan Digital dan Promosi Potensi Daerah
KOTABARU, HABARKALIMANTAN — Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kotabaru masa bakti 2026‑2031 resmi dikukuhkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., pada Selasa (20/10/2026) di Gedung Paris Barantai. Kegiatan dirangkai dengan pelantikan 41 kepala desa dan sosialisasi manajemen talenta ASN.
Dalam arahannya, Zudan mendorong ASN membangun budaya kerja berorientasi pelayanan agar lebih mudah, cepat, dan dapat diakses secara digital — terutama untuk wilayah Kotabaru yang geografisnya luas. Ia juga secara khusus mengajak Dinas Kominfo untuk aktif mempromosikan potensi daerah lewat konten digital kreatif, misalnya video pendek 30 detik yang dibagikan di media sosial.
“Informasi negatif sering lebih cepat menyebar. Kita harus hadir secara aktif di ruang digital untuk menampilkan wisata, produk unggulan, dan capaian daerah,” ujarnya.
Selain digitalisasi pelayanan dan promosi daerah, ia menekankan penerapan manajemen talenta: penempatan ASN harus sesuai kompetensi agar dapat berkontribusi secara optimal. Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan pengukuhan KORPRI yang digabung dengan pelantikan kepala desa, karena sinergi ASN dan pemerintah desa sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., berharap pengurus KORPRI yang baru dapat memperkuat kerja sama dengan pemda, meningkatkan profesionalisme aparatur, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam susunan kepengurusan baru, Bupati dan Wakil Bupati menjabat sebagai penasihat, sedangkan Sekretaris Daerah H. Eka Safruddin, A.P., M.AP., dipercaya sebagai ketua.
Acara dihadiri unsur pemda, DPRD, Forkopimda, jajaran BKN, kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa yang baru dilantik, dan tamu undangan lainnya. Penguatan peran KORPRI, manajemen talenta, serta digitalisasi diharapkan membuat tata kelola pemerintahan semakin profesional dan responsif.
Penulis: M. Nasaruddin
