Perkuat Penanganan Karhutla, Kabupaten Banjar Terima Bantuan Presiden Senilai Rp20 Miliar
MARTAPURA – Upaya memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar mendapatkan tambahan dukungan strategis dari pemerintah pusat. Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu memperkuat langkah pemadaman sekaligus mempercepat penanganan dampak kebakaran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, menyambut baik dan mengapresiasi bantuan tersebut. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat menjadi suntikan kekuatan yang sangat berarti bagi daerah dalam menghadapi karhutla yang membutuhkan penanganan intensif, baik dari sisi personel, ketersediaan peralatan, maupun pembiayaan operasional.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk memperkuat penanganan karhutla serta melindungi masyarakat dari ancaman asap,” ujar Saidi, Kamis (22/10/2026) malam.
Ia menjelaskan bahwa penanganan karhutla bukanlah tugas yang ringan. Selain harus menjangkau titik-titik kebakaran yang tersebar luas di berbagai wilayah, para petugas di lapangan juga dihadapkan pada medan berat serta risiko kesehatan akibat paparan asap pekat.
Saat ini, sebanyak 260 personel gabungan telah dikerahkan untuk berjibaku di lapangan. Tim tersebut terdiri dari unsur Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Buser 690, relawan lintas sektoral, serta didukung penuh oleh jajaran TNI dan Polri.
Dengan adanya suntikan dana bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berencana memperkuat kapasitas personel agar respons penanganan kebakaran dapat menjangkau lebih banyak titik secara cepat dan efektif.
“Keberadaan bantuan ini tentu menjadi dorongan besar bagi kami. Ke depan, kekuatan personel akan diperkuat agar respons terhadap laporan kebakaran semakin cepat, terutama di wilayah yang memiliki titik rawan karhutla,” jelasnya.
Kendati demikian, Bupati Saidi menyebutkan bahwa mekanisme pemanfaatan Banpres senilai Rp20 miliar tersebut, termasuk rincian teknis penganggaran dan penempatannya dalam struktur APBD, saat ini masih dalam tahap koordinasi serta konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Di tengah upaya pemadaman yang terus digelorakan, Bupati turut mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak sepenuhnya bergantung pada kerja keras petugas di lapangan, melainkan memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Ia mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena tindakan tersebut sangat berpotensi memicu kebakaran liar yang meluas serta membahayakan kelestarian lingkungan dan kesehatan publik.
“Kami berharap masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jika melihat munculnya titik api, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani sebelum meluas,” pungkasnya.
