Banjarmasin – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional atas kebijakan dan kinerja DPR RI yang menuai kritik publik, terutama terkait besarnya tunjangan anggota dewan, Senin (01/09/25).
Massa aksi membawa spanduk dan poster, berorasi secara bergantian, serta mendesak DPRD Kalsel tidak hanya diam, tetapi aktif menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya:
- Reformasi DPR dengan menuntut efisiensi gaji dan tunjangan serta transparansi penggunaan dana publik.
- Reformasi Polri melalui revisi UU Polri serta penghentian tindakan represif aparat terhadap rakyat, bahkan mendesak Kapolri mundur jika tidak ada komitmen perubahan.
- Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, ojol yang tewas saat aksi di Jakarta.
- Penolakan Taman Nasional Pegunungan Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel.
- Evaluasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
- Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer, dengan pemberian gaji layak dan perhatian serius bagi pendidikan di daerah terpencil.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menemui langsung massa aksi. Ia menegaskan seluruh tuntutan akan diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
“Tujuh tuntutan ini sudah saya tandatangani. Kami siap mengawal agar diteruskan ke pusat. Kalau kebijakan merugikan rakyat, termasuk soal Taman Nasional Meratus, saya siap menolak,” tegas Supian HK.
Aksi mahasiswa ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi karena jalannya unjuk rasa tetap aman dan tertib.
“Alhamdulillah, penyampaian aspirasi berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujarnya.
Fakta bahwa ribuan mahasiswa mampu menyuarakan kritik keras dan tuntutan besar di Banjarmasin tanpa diwarnai kericuhan menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat bisa dilakukan dengan damai, tertib, dan tetap bermartabat.
