Banjarbaru – PT Bangun Banua mengambil langkah strategis dalam pengelolaan aset miliknya dengan menghentikan sementara operasional dua hotel Batung Batulis di Banjarmasin dan Banjarbaru. Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis kedua hotel tersebut.
Direktur Utama PT Bangun Banua, Afrizal, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi dan perbaikan tata kelola perusahaan. Ia menegaskan, dalam beberapa tahun terakhir, kedua hotel mengalami penurunan kinerja dan tidak lagi memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan.
“Hasil evaluasi menunjukkan hotel-hotel ini terus mengalami kerugian. Kami sempat mempertimbangkan opsi renovasi, namun biayanya cukup besar. Karena itu, kami memutuskan menghentikan operasional dan membuka peluang kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga,” ujar Afrizal di Banjarbaru, Senin (10/11/2025).
Afrizal menambahkan, PT Bangun Banua telah menyelesaikan proses audit dan penilaian aset terhadap kedua hotel. Untuk Hotel Batung Batulis Banjarbaru, minat investor dinilai cukup tinggi, dengan sedikitnya lima calon investor yang telah menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama.
“Khusus di Banjarbaru, kami akan menerapkan sistem bagi hasil (profit sharing) agar perusahaan tetap memperoleh pendapatan pasti setiap tahun tanpa menanggung beban operasional,” terangnya.
Sementara itu, Hotel Batung Batulis Banjarmasin dinilai kurang diminati investor karena sejumlah faktor, antara lain usia bangunan yang sudah tua, lokasi yang rawan banjir, serta keterbatasan lahan parkir. Oleh sebab itu, manajemen berencana memanfaatkan gedung tersebut untuk keperluan internal perusahaan.
“Kemungkinan besar bangunan di Banjarmasin akan digunakan sebagai kantor PT Bangun Banua. Saat ini kami masih menempati kantor pinjam pakai milik Pemerintah Provinsi,” tambah Afrizal.
Langkah restrukturisasi aset ini dilakukan seiring meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Dalam pembagian dividen terakhir, PT Bangun Banua menyetor Rp8,1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan—melonjak lebih dari 100 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp3–4 miliar.
“Kenaikan dividen ini bukan karena ekspansi usaha baru, melainkan hasil dari tata kelola keuangan yang lebih efisien dan disiplin. Ke depan, kami optimistis kontribusi kepada pemerintah daerah akan terus meningkat,” pungkas Afrizal.
