Samarinda – Sebanyak 25 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan sikap bersama terkait adanya dugaan intimidasi kepada pers, oleh oknum Ormas. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Samarinda dan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat serta pimpinan Ormas lintas daerah, Kamis (20/11/2025).
Ketua Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kaltim, Rachmadansyah, menegaskan bahwa pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim menerapkan prinsip good governance secara konsisten, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai, ruang demokrasi harus dijaga agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami berdiri untuk menjamin bahwa pemerintahan berjalan terbuka. Transparansi adalah hak publik, dan siapa pun yang mencoba menghalangi pers berarti menghalangi demokrasi,” tegas Rachmadansyah.
Tokoh masyarakat Kaltim, Mugeni, juga mengecam keras adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oknum tertentu terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurutnya, intimidasi terhadap pers adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
“Wartawan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok. Jika ada intimidasi, itu berarti ada sesuatu yang ingin ditutupi. Kami tidak bisa diam ketika pers dibungkam,” ujar Mugeni.
Sebagai inisiator pernyataan sikap bersama ini, Ketua Komando Pemuda Asli Kalimantan (Kopadaska), Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berada di garis depan untuk memastikan jurnalis di Kaltim dapat bekerja dengan aman. Ia juga menyoroti pentingnya keberanian media dalam mengungkap kebijakan pemerintah yang diduga tidak transparan.
“Kami mendukung penuh kawan-kawan media yang berani mengungkap kebijakan yang tidak jelas. Intimidasi terhadap awak media adalah tindakan pengecut, dan kami dari Kopadaska tidak akan tinggal diam,” kata Erly.
Para tokoh dan pimpinan Ormas menilai bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam menjaga pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Mereka menegaskan bahwa dukungan terhadap wartawan adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga Kaltim tetap kondusif, terbuka, dan demokratis.
Ormas yang hadir dan turut menyampaikan pernyataan adalah Pusaka, Kopadaska, FSPKSI, FKPPI, FPPI, Jaga Rakyat Kaltim, KIN-Green Leadership, LBH Pusaka, PAM KT, F-KALIBER, GALAK, LSM GAN, Forum Solidaritas Borneo (FSB) Kaltim.
Berikut adalah poin pernyataan yang disampaikan.
- Mendukung “good governance” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang efektif.
- Menolak adanya intimidasi dari Oknum apapun juga terhadap Wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.
- Mendukung Wartawan dan Media yang mengekpos kebijakan Pemerintah Provinsi yang tidak transparan di kantor Gubernur Kaltim dan kami menolak intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
- Ormas se-Kaltim mengecam tindakan Oknum Ormas yang meintimidasi media yang mengekpos kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
