Banjarmasin – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang rapat mitra kerjanya untuk membahas Program Kerja (Proker) di tahun anggaran 2025. Kamis, (17/10/25) pagi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H. dirinya mengatakan bahwa dalam rapat kali ini pihaknya ingin menggali capaian dan rencana kerja dari mitranya yang berhadir, yakni Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Provinsi Kalsel, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel.
Sementara itu, Sarwani Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi NasDem menjelaskan, hal ini sudah dilakukan beberapa kali koordinasi oleh pemerintah desa melalui perwakilan APDESI ke dinas DPMD dan bahkan audiensi secara langsung dengan DPRD Provinsi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tentu harapan besar dari pemerintah desa kepada pemerintah provinsi untuk dapat merealisasikan, bantuan keuangan khusus agar pemerintah desa dapat terus meningkatkan pelayanan program-program kemasyarakatan secara maksimal,” Ujarnya.
Hasil RDP komisi 1 hari ini mendapat angin segar bahwa dinas DPMD Provinsi Kalsel dalam waktu dekat akan melakukan review anggaran sebesar 35 Miliar dana sharing untuk pemerintah desa di seluruh Provinsi kalsel.
H. Rais Ruhayat juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas program-program yang telah direncanakan oleh dinas-dinas tersebut.
Ia mendorong agar program yang berjalan tidak hanya dilanjutkan tetapi juga diperbanyak dan dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan desa.
“Kami berharap agar program-program yang sudah ada dapat ditingkatkan efektivitasnya sehingga dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat. Selain itu, inovasi juga diperlukan agar kita tidak hanya bergantung pada pola yang sudah ada, tetapi mampu menciptakan terobosan-terobosan baru yang relevan dengan perkembangan zaman,” lanjut Rais Ruhayat.
Komisi 1 melaksanakan RDP dengan beberapa dinas terkait di antaranya, DPMD Provinsi Kalsel, Disdukcapil Provinsi Kalsel dan beberapa biro di lingkungan Pemerintah Provinsi kalsel. Dalam kegiatan RDP Dinas DPMD Provinsi Kalsel, komisi 1 menekankan beberapa point di antaranya, penguatan peran Pemerintah Provinsi Kalsel, kepada Pemerintah Kabupaten, penguatan peran Provinsi dalam pembinaan kecamatan dan sharing program serta bantuan keuangan khusus provinsi kpd pemerintah daerah untuk sharing tambahan dana pemerintah desa.
