BANJARMASIN — Forum Rembuk Stunting Kabupaten Tanah Laut 2025 menjadi ajang penting terungkapnya koreksi signifikan pada data stunting daerah. Dari sebelumnya tercatat 41,7% pada laporan tahun 2023, hasil audit dan verifikasi menunjukkan angka sebenarnya hanya 22,5%.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rembuk Stunting yang digelar di Rattan In Hotel, Banjarmasin, Kamis (7/8/2025). Temuan ini sekaligus menjadi momentum perumusan strategi penanganan stunting yang lebih tepat sasaran.
Kepala DP3A2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, menyebut laporan awal 41,7% dinilai janggal karena hampir separuh bayi baru lahir seolah mengalami stunting, bahkan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan.
“Setelah dilakukan banding dan rekap ulang, ternyata memang ada data yang tidak sesuai,” ujarnya.
Ketidaktepatan tersebut mendorong Dinas Kesehatan bersama pemangku kepentingan mengajukan sanggahan resmi ke Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan menemukan adanya kesalahan sistem dalam pengumpulan data lapangan yang menyebabkan distorsi angka.
Maria menegaskan, upaya penurunan stunting tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan nutrisi. Intervensi lintas sektor mutlak diperlukan, mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, hingga lembaga sosial. Salah satu langkah konkret adalah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki sanitasi rumah tangga, termasuk penyediaan jamban sehat, demi menekan faktor lingkungan penyebab stunting.
Dengan data yang lebih akurat dan dukungan strategi terpadu, Pemkab Tanah Laut optimistis dapat mencapai target penurunan stunting secara lebih optimal.
“Kami berharap kolaborasi semua pihak dapat mempercepat tercapainya target nasional, sehingga anak-anak Tanah Laut dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutup Maria.
