BANJARMASIN – Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Banjarmasin hari ini, Selasa (25/11/2025).
Pengesahan ini ditandai dengan persetujuan bersama DPRD, dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Dalam pidatonya, Gubernur Muhidin memberikan penekanan kuat pada komitmen pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan total kepada rakyat Banua.
Gubernur menegaskan bahwa APBD 2026 memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar dokumen.
“APBD bukan hanya deretan angka dalam dokumen anggaran, tetapi instrumen yang membawa harapan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus memberi manfaat dan hasil yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kalimantan Selatan,” tegas Gubernur.
Arah kebijakan APBD 2026 telah disusun sejalan dengan Visi pembangunan yang diusung: “Bekerja Berkelanjutan, Berbudaya Religi dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Tema pembangunan RKPD 2026 juga menjadi panduan utama, yakni: “Meningkatkan daya saing, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah dalam mendukung pusat distribusi regional.”
Untuk mewujudkan visi tersebut, APBD 2026 akan fokus pada lima prioritas utama:
• Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar: Menggenjot kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
• Penguatan Ekonomi Unggulan: Memperkuat sektor andalan seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata.
• Konektivitas dan Infrastruktur: Memastikan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah.
• Mitigasi dan Lingkungan: Penguatan kapasitas lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.
• Reformasi Birokrasi: Mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan berintegritas.
“Kita ingin anggaran ini bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat: membantu, memperkuat, dan membuka peluang bagi pemerataan pembangunan di seluruh Banua,” tambah Gubernur.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur Muhidin mengajak seluruh pihak — DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat — untuk memperkuat sinergi dan pengawasan bersama agar program terlaksana tanpa keterlambatan dan langsung menyentuh kepentingan publik.
“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen, kita pastikan APBD 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
