Banjarbaru — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Orkestrasi Komunikasi Pemerintah Daerah melalui Program Pengaduan LAPOR, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (19/12/2025) pagi.
Kegiatan ini membahas capaian pengelolaan pengaduan publik yang dinilai semakin baik, sekaligus menjadi forum evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas respons terhadap setiap pengaduan, kritik, saran, maupun permintaan informasi dari masyarakat. Menurutnya, kecepatan respons harus diiringi dengan tindak lanjut yang nyata.
“Bukan hanya merespons dan menjawab, tetapi yang paling penting adalah menindaklanjuti. Jika ada laporan terkait infrastruktur, misalnya, maka harus diikuti dengan perbaikan sesuai yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan sistem yang responsif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat semakin meningkat.
Dari sisi capaian, Muhammad Muslim mengungkapkan, jumlah pengaduan pada tahun 2025 tercatat sekitar 700 laporan, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 800 laporan, dan kecepatan respons mengalami peningkatan signifikan.
“Rata-rata waktu respons pada 2024 sekitar dua hari, sedangkan di tahun 2025 menjadi sekitar 1,1 hari. Ini jauh lebih cepat dibandingkan standar nasional yang mencapai lima hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, percepatan respons penting untuk mencegah munculnya opini negatif terhadap pelayanan publik.
Selain itu, Diskominfo Kalsel juga terus mendapat pendampingan dan masukan dari Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.
Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Maulana Achmadi, mengapresiasi pengelolaan SP4N-LAPOR di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai konsisten dan berkualitas.
“Sejak 2017–2018, pengelolaan pengaduan di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu yang terbaik secara nasional. Tentu ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Ombudsman, kecepatan penanganan pengaduan di Pemprov Kalsel tergolong sangat baik dan berada di bawah rata-rata nasional.
“Ssecara umum, untuk tahun 2025 ini respon Pemprov Kalsel relatif cepat, rata-rata di bawah dua hari. Harapannya, langkah baik ini terus dijaga dan kualitas pengelolaan pengaduan semakin ditingkatkan ke depan,” tutupnya
