SAMARINDA. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sempat menyoroti realisasi serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih di bawah 80 persen. Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni sebut OPD akan berupaya agar penyerapan anggaran bisa mencapai target pada akhir tahun.
Diketahui, target penyerapan anggaran berada di angka sekitar 85 persen. Sedangkan yang baru terealisasi hanya 64 persen. Terjadi deviasi yang jadi evaluasi untuk 23 OPD yang masuk zona merah.
“Sebetulnya tahun lalu juga tidak ada OPD di bawah 50 persen, tetapi itu pada Desember meningkat dan capai target. Kami optimistis,” ucap Sri.
Terkait evaluasi dari Akmal Malik, pihaknya merespons positif terkait hal itu. Sekaligus bisa menjadi bahan evaluasi para pimpinan agar kinerja OPD pada akhir RPJMD 2018-2023 bisa mencapai target.
Sri mengatakan, tiap bulan pihaknya selalu melangsungkan rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi dan mengingatkan para OPD. Tujuannya tentu agar kegiatan yang ada bisa terlaksana secara baik.
“Kan setiap bulan kita evaluasi, bisa saja (ada sanksi), kita lihat nanti ada konsekuensinya apa, tetapi paling tidak ini menjadi moril yang tidak baik bagi perangkat kalau misalnya statusnya masih merah, target kita tahun depan lebih dari 77 persen,” bebernya.
Dia melanjutkan, OPD yang kegiatan fisiknya besar seperti Dinas PUPR Kaltim, acap kali pihak ketiga yang harusnya per termin, bisa menyerap anggaran yang sudah ada. Namun, pihak ketiga memilih untuk mengambil di belakang. Akhirnya bertumpuk dan serapan anggaran jadi kurang optimal.
“Jadi kalau kita lihat ini kan masih 60 persen rata-rata. Tapi dari kinerja tender sudah berjalan, nah dari awal tahun kita sudah melakukan lelang dini supaya tidak ada proyek yang tidak selesai,” pungkasnya
