MARTAPURA – Kepastian mengenai kecukupan stok logistik untuk penanganan korban banjir di Kabupaten Banjar didapatkan setelah Komisi I DPRD Kabupaten Banjar melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, pada Jumat (2/1/2026).
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, mengungkapkan hasil pantauan pihaknya menunjukkan bahwa cadangan logistik yang ada saat ini memadai untuk mengamodir kebutuhan warga yang terdampak. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses penyaluran bantuan di lapangan tidak terhambat dan harus segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
“Secara ketersediaan logistik kami nilai cukup. Bantuan juga sudah datang, baik dari pemerintah pusat melalui BNPB maupun dari CSR perusahaan swasta. Tinggal bagaimana pendistribusiannya bisa dipercepat dan tepat sasaran,” tegas Amiruddin.
Pentingnya akselerasi dan ketepatan sasaran dalam distribusi ini menjadi sorotan utama dewan, mengingat luasnya dampak bencana kali ini. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I, tercatat sebanyak 107.284 jiwa dan 37.884 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir.
Selain itu, banjir juga berimbas pada 22.857 rumah warga, di mana 3.078 rumah di antaranya dilaporkan terendam air.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Banjar tengah memberlakukan status tanggap darurat banjir yang berlaku mulai 29 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Peluang perpanjangan masa tanggap darurat ini masih terbuka, bergantung pada dinamika kondisi di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Dariyanto, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi berkala terhadap situasi bencana.
“Kami terus memantau situasi di lapangan. Jika kondisi masih membutuhkan, status tanggap darurat bisa diperpanjang,” jelas Yayan.
Komisi I DPRD Banjar pun mendorong agar sinergi antar instansi terus ditingkatkan demi menjamin kelancaran penyaluran bantuan logistik kepada seluruh masyarakat yang terdampak musibah ini.
