Banjarmasin – Semakin berkembang dan majunya kota di dunia yang berdampak pula pada kemajuan teknologi, tentunya menuntut agar kota-kota di Indonesia pun ikut serta dalam berkembang.
Mengikuti perkembangan zaman, seperti halnya digitalisasi menjadi salah satu kunci dari penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Transformasi digital bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan sistem pelayanan yang berbasis digital.
Guna mengakselerasi arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital sebagai sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menggelar sosialisasi tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital se- Kalimantan, bertempat di Galaxy Hotel Banjarmasin, Kamis (20/6).
Asisten Deputi Transpormasi Digital Pelayanan Publik, Yanuar Ahmad mengatakan, sosialisasi bisa dimanfaatkan dengan baik, untuk kemajuan transpormasi digital di daerah.
“Kami harap tidak hanya satu arah, manfaatkan sebaik-baiknya sosialisasi ini, apa yang ingin ditanyakan, untuk transformasi digital,” tuturnya.
Lebuh lanjut Yanuar menyampaikan, arahan Presiden sudah sangat jelas, digitalisasi menjadi salah satu kunci dari
penyelenggaraan pemerintah yang efektif
dan efisien.
“Transformasi digital bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan sistem pelayanan yang berbasis digital,” terangnya.
Sementara itu, Pemprov Kalsel melalui Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra mengatakan, untuk Kalsel khususnya sangat menyambut baik kegiatan ini.
Tantri mengungkapkan, peningkatan layanan publik terus menjadi atensi Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin untuk terus ditingkatkan, agar bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Ini juga tertuang dalam RPJMD Kalsel, yaitu masuk di misi ke 4 tentang persoalan pelayanan publik. Saat ini Kalsel terus berbenah untuk terus meningkatkan dan selalu menjadi perhatian kita semua,” jelasnya.
Untuk diketahui, sejauh ini secara nasional terdapat 216 Mal Pelayanan Publik (MPP) telah diresmikan dan beroperasi (43%) dari jumlah kabupaten kota. Lalu sebanyak 60 Kabupaten/Kota telah menerapkan MPP Digital.
