MARTAPURA – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Konsultasi PKK Tahun 2025 di Mahligai Sultan Adam lantai 2 Martapura, Selasa (16/9/2025) pukul 11.00 WITA.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyusun program kerja PKK tahun 2026 agar sejalan dengan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjar.
Sekretaris I TP PKK Banjar, Roro Adisari, menjelaskan bahwa PKK terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
“Tujuannya untuk kami membuat program kerja 2026 yang bisa bermitra dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki OPD yang melaksanakan program-programnya, kami ikut menggerakkan masyarakat. Hampir semua dinas berkolaborasi dengan PKK, bahkan sudah ada MoU yang rencananya diperpanjang tahun depan,” jelasnya.
Pada rapat ini, sebanyak 13 OPD turut menyampaikan paparan program yang berpotensi disinergikan dengan TP PKK, yakni:
- Bappedalitbang
- Dinas Pertanian
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Nakertrans
- Kesbangpol
- Dinas Sosial
- Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- Diskominfo
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- BPBD
- DKUMPP
Selain itu, sejumlah instansi lain juga hadir memberikan dukungan, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Penjabat Sekda Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah yang turut berhadir pada rapat tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi agar berdampak nyata.
“Semua SKPD tadi menyampaikan paparannya dan kegiatan yang bisa berkolaborasi. Harapannya, program kerja yang kita susun terukur, terencana, dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Banjar,” ungkapnya.
Melalui rapat konsultasi ini, TP PKK Kabupaten Banjar menargetkan penyusunan program kerja 2026 yang lebih terukur, sinergis, dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
