Paringin – Upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) terus diperkuat melalui pengembangan kompetensi jabatan strategis. Sebanyak 100 pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai instansi di Regional Kalimantan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang digelar di Kantor Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda.
Kegiatan ini berlangsung dalam empat angkatan yang dilaksanakan secara paralel. Angkatan I dan II digelar pada 7–8 April 2026, sedangkan Angkatan III dan IV pada 9–10 April 2026. Masing-masing angkatan diikuti 25 peserta dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan.
Kabupaten Balangan tercatat sebagai daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 34 orang atau sekitar 34 persen dari total peserta. Rinciannya terdiri dari satu peserta pada Angkatan I, 22 peserta pada Angkatan II, dan 11 peserta pada Angkatan III. Seluruhnya mengikuti uji kompetensi untuk perpindahan jabatan ke JFAK.
Uji kompetensi ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan kesiapan ASN dalam menjalankan peran analis kebijakan, yang mencakup perumusan, analisis, hingga advokasi kebijakan publik berbasis data dan kajian ilmiah.
Sejumlah peserta mengaku mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan tersebut. Lindra Hidayat, guru SDN Munjung, menyebut uji kompetensi ini membuka wawasan di luar rutinitasnya sebagai tenaga pendidik.
“Biasanya kami fokus pada kegiatan belajar-mengajar, pengelolaan BOS, dan Dapodik. Di sini kami dituntut berpikir lebih luas dan analitis. Perjalanan darat belasan jam menuju Samarinda terasa terbayar dengan pengalaman yang luar biasa,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Hal serupa disampaikan Norlatipah, guru SMPN 1 Paringin, yang menilai ujian ini menjadi sarana refleksi sekaligus penguatan kapasitas diri sebagai ASN.
“Penyusunan policy brief dalam waktu terbatas benar-benar melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Ini bukan sekadar ujian, tetapi bagian dari proses bertumbuh,” katanya.
Sementara itu, Helmi Rahman, Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Balangan, menilai materi yang disampaikan narasumber sangat membantu peserta dalam memahami peran dan tantangan jabatan analis kebijakan.
Perwakilan tim pendamping dari BKPSDM Balangan, Reza Fahdina, menjelaskan bahwa peserta telah diimbau untuk melakukan persiapan secara matang sejak awal, termasuk memahami tugas dan fungsi JFAK.
“Kami tidak hanya memastikan kesiapan administrasi, tetapi juga kehadiran dan kelancaran peserta selama mengikuti seluruh rangkaian uji kompetensi. Selain itu, kami juga menggali informasi teknis sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan ke depan,” jelasnya.
Kepala BKPSDM Balangan, Sufriannor, mengungkapkan kebutuhan analis kebijakan di daerahnya masih cukup besar, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Ia berharap seluruh peserta dari Balangan dapat lulus sehingga formasi jabatan yang masih kosong dapat segera terisi.
“Dengan bertambahnya analis kebijakan, diharapkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Melalui uji kompetensi ini, diharapkan lahir lebih banyak analis kebijakan profesional di daerah yang mampu menghasilkan kebijakan publik yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
