SAMARINDA – Pernyataan Sikap Civitas Akademika Universitas Mulawarman (Unmul) oleh seluruh masyarakat di kampus tersebut digelar tepatnya di Lapangan Rektorat, Rabu (7/2/2024).
Tampak beberapa Dosen dan jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmul ikut hadir.
Hal ini diselenggarakan dengan adanya sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai kalangan civitas Akademika di beberapa kampus Indonesia termasuk Unmul tidak netral dalam Pemilu 2024.
Para civitas dan masyarakat kampus Unmul berharap pemilu tetap berjalan jujur dan adil.
Pembacaan pernyataan sendiri dipimpin oleh Guru Besar Pertanian Unmul Prof. Aswin dan beberapa terlihat dosen dari Fakultas Hukum, fisip, ekonomi, pertanian, kehutanan, perikanan.
“Tujuan utamanya kita ingin Pemilu kali ini jujur, adil, dan bersih. Supaya pemilu kita legitimate, jangan sampai membawa masalah di kemudian hari. Hari ini seluruh fakultas ikut menyatakan sikap,” tegas Prof. Aswin.
Para mahasiswa yang hadir akan dilibatkan juga ke depan pada Pemilu 2024 bertujuan untuk mengawasi pesta demokrasi yang akan diselenggarakan 14 Februari mendatang
Prof. Aswin menegaskan, mahasiswa Unmul menjadi relawan Pemilu dan memastikan agar Pemilu berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.
“Fakultas hukum ada 62 mahasiswa, fakultas lain ada yang 100, insya Allah bisa dijangkau. Mengawasi dari TPS yang ada, lalu mengajak masyarakat agar berani menyuarakan jika terjadi kecurangan,” tukasnya.
Dalam pernyataan sikap Civitas Akademika Unmul, Prof. Aswin membacakan beberapa poin dimana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) salah satunya diminta bersikap netral pada Pemilu 2024.
Para pihak meminta demokrasi di Indonesia diselamatkan, dan menghentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.
“Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan
Presiden untuk anak dan keluarganya,” tegasnya membacakan pernyataan sikap.
Kemudian, meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini.
“Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu,” sambung Prof. Aswin.
Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
“Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita,” tandas Prof. Aswin.
