Tinjau BBAT Mandiangin, Komisi IV DPR RI Soroti Inovasi Perikanan hingga Aspirasi Harga Pakan Pembudidaya Banjar
MARTAPURA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRRI) melaksanakan agenda kunjungan kerja spesifik ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026). Lawatan ini bertujuan untuk memantau langsung pencapaian inovasi perikanan budidaya sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari para pembudidaya dan pemerintah daerah.
Rombongan pimpinan dan anggota dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, meninjau sejumlah fasilitas pengembangan, mulai dari pembenihan ikan gabus dan kelabau, kolam bioflok, hingga proses hilirisasi pengolahan ekstrak albumin ikan gabus untuk kebutuhan medis serta budidaya ikan belida lokal.
Siti Hediati memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi BBAT Mandiangin dalam melahirkan inovasi pembenihan air tawar. Menurutnya, potensi komoditas seperti ikan belida sangat strategis untuk dikembangkan kembali mengingat tingginya kebutuhan bahan baku kuliner tradisional, seperti pempek di Palembang, di tengah statusnya yang mulai langka di alam.
“Balai ini sudah lama sebetulnya bisa membenihkan ikan gabus dan ikan belida. Belida ini kalau di Palembang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku pempek. Sekarang sudah mulai langka, jadi bisa dikembangkan lagi,” ujar Siti Hediati.
Ia menambahkan, melihat vitalnya peran BBAT Mandiangin di regional Kalimantan, pihaknya akan mendorong kementerian terkait agar mempertimbangkan pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) serupa di provinsi lain. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi distribusi benih hasil pembenihan balai kepada kelompok pembudidaya lokal.
“Tidak saja eksis, tapi juga bisa mengembangkan inovasi-inovasi lainnya dan menghasilkan bibit-bibit atau benih-benih ikan untuk dibagikan kepada para pembudidaya yang ada di sini,” tambahnya.
Kendati demikian, dalam sesi dialog bersama para pembudidaya dan Pemkab Banjar, persoalan klasik terkait lonjakan harga pakan ikan mencuat sebagai keluhan utama. Menanggapi hal tersebut, Siti Hediati menyatakan bahwa Komisi IV secara kontinu menerima aspirasi serupa dari berbagai daerah, baik dari sektor peternakan maupun perikanan.
Pihaknya mendesak agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengelola sektor pakan dengan tata kelola menyerupai Bulog. Kehadiran korporasi khusus ini dinilai mendesak untuk memperluas jangkauan pabrik pakan hingga ke wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur, serta memperjuangkan subsidi pakan serupa pupuk subsidi bagi peternak dan pembudidaya.
“Kami maunya secepatnya, karena kita selalu di Komisi IV selalu dapat keluhan-keluhan, baik dari peternak, pembudidaya ikan, segala urusan ayam dan sebagainya. Jadi perusahaan pakan ini penting untuk kita segera tangani. Kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, memaparkan bahwa para pembudidaya di daerahnya tengah menghadapi tekanan finansial akibat disparitas harga antara pakan dan hasil panen ikan di pasaran.
“Tadi disampaikan oleh kawan-kawan pembudidaya, kendala kita yang pertama adalah pakan. Karena sampai saat ini harga pakan sudah empat kali mengalami kenaikan, sementara harga ikan di pasaran kenaikannya tidak signifikan. Jadi keuntungan pembudidaya kita semakin berkurang,” jelas Sipliansyah.
Selain persoalan pakan, Sipliansyah turut mengusulkan perlunya peremajaan induk ikan di tingkat Unit Pembenihan Rakyat (UPR) guna menjaga kualitas benih, serta penambahan sarana transportasi air bagi para penyuluh perikanan yang bertugas di wilayah perairan menantang seperti Kecamatan Aranio.
“Harapan kami, apa yang kami sampaikan tadi paling tidak menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi IV. Mudah-mudahan tahun depan apa yang kita sampaikan bisa direalisasikan,” harapnya.
Rangkaian kunjungan kerja spesifik tersebut turut diwarnai dengan penyerahan bantuan produktif berupa 20 ribu ekor bibit ikan per kelompok kepada tiga kelompok pembudidaya di Kabupaten Banjar serta dua kelompok di Kota Banjarbaru dengan komoditas unggulan lele dan nila. Seluruh masukan dan persoalan lapangan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara lintas sektoral oleh Komisi IV DPR RI bersama kementerian terkait.
