Paringin – DPRD Kabupaten Balangan menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan yang memperketat proses pindah domisili. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial dan manfaat pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Anggota DPRD Balangan, Saiful Arif, menyampaikan, aturan yang lebih ketat akan melindungi masyarakat Balangan dari potensi penyalahgunaan data kependudukan.
“Setiap program pemerintah harus diprioritaskan bagi warga asli dan penduduk yang memang tinggal serta berkontribusi di daerah ini. Jangan sampai ada yang hanya pindah KTP demi mengejar bantuan,” tegas Saiful di Paringin, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, proses verifikasi menjadi kunci. Disdukcapil diharapkan bisa menjalin kerja sama erat dengan aparat desa hingga RT untuk memastikan validitas data penduduk.
“Verifikasi tidak cukup hanya lewat dokumen. Harus ada pengecekan lapangan agar data benar-benar akurat,” ujarnya.
Saiful juga mengingatkan adanya tren pindah domisili secara massal menjelang peluncuran program bantuan di sejumlah daerah. Fenomena itu, katanya, sering memicu kecemburuan sosial dan berpotensi menggagalkan tujuan pembangunan.
“Kalau kita lengah, dampaknya bisa serius. Yang dirugikan justru masyarakat kita sendiri yang seharusnya mendapat prioritas,” tambahnya.
Sebagai wujud komitmen, DPRD siap mendorong lahirnya regulasi teknis yang lebih rinci, termasuk mekanisme pelaporan berjenjang dari desa hingga kabupaten, serta sistem verifikasi berlapis.
“Kami akan kawal penuh agar bantuan tepat sasaran dan pembangunan memberi manfaat nyata bagi warga Balangan,” pungkas Saiful Arif.
