BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa hak siswa untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati. Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 yang resmi diedarkan ke SMA/SMK negeri maupun swasta di Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala.
Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menjelaskan, SE tersebut lahir sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi siswa dengan aspek keselamatan dan ketertiban sekolah.
“Peserta didik memiliki hak konstitusional untuk berpendapat. Namun karena mereka masih dalam masa tumbuh kembang, tentu perlu pendampingan agar ekspresi yang disampaikan tetap santun, bertanggung jawab, dan tidak membahayakan diri mereka,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Dalam edaran itu, Disdikbud menekankan tiga hal penting:
- Hak menyampaikan pendapat dijamin UUD 1945 dan undang-undang.
- Siswa SMA/SMK perlu bimbingan serta perlindungan dari guru dan orang tua.
- Keselamatan peserta didik adalah tanggung jawab bersama sekolah, pemerintah, dan keluarga.
Sebagai tindak lanjut, sekolah diminta menggelar pembelajaran daring pada Senin (1/9), sekaligus menyediakan ruang dialog alternatif seperti forum musyawarah, organisasi siswa, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sehat.
Kepala sekolah bersama guru juga diminta aktif membimbing siswa yang ingin menyampaikan pendapat agar tetap berada dalam koridor hukum dan tata krama.
“Melalui surat edaran ini kami ingin menegaskan: suara siswa tidak dibungkam, tetapi diarahkan. Yang utama adalah keselamatan mereka, sekaligus terciptanya suasana belajar yang kondusif,” tegas Galuh Tantri.
Dengan demikian, Disdikbud Kalsel berharap siswa mampu tumbuh sebagai generasi muda yang kritis, demokratis, dan tetap menjunjung nilai tanggung jawab.
