Banjarmasin – DPRD Kabupaten Tanah Laut menegaskan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi. Hal ini disampaikan usai kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi yang digelar Inspektorat Tanah Laut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Calamus Rattan Inn Hotel, Banjarmasin, Selasa (1/10/2025).
Ketua DPRD Tanah Laut H. Khairil Anwar menilai kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat integritas birokrasi.
“DPRD sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan dan jalannya pemerintahan berlangsung transparan. Kami siap mendukung penuh komitmen antikorupsi yang diusung Pemkab Tanah Laut,” ujarnya.
Khairil juga menekankan agar sosialisasi tidak berhenti pada seremonial, melainkan ditindaklanjuti dengan audit rutin, evaluasi, dan penerapan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut, H. Agus Prasetya Budiono, SE, M.I.Kom, menegaskan pihaknya siap ikut mengawal penerapan rekomendasi hasil sosialisasi di setiap SKPD.
“Saya sepakat, integritas dan transparansi adalah fondasi pemerintahan yang sehat. Komisi II akan ikut mengawal agar rekomendasi ini benar-benar diterapkan, tidak hanya berhenti sebagai wacana,” kata Agus.
Agus menambahkan, pihaknya juga akan memastikan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di Tanah Laut terbebas dari praktik gratifikasi.
Sosialisasi ini diikuti oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto, Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli, seluruh kepala SKPD, serta anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Narasumber dari KPK memberikan materi tentang regulasi gratifikasi, mekanisme pelaporan, hingga konsekuensi hukum bagi pelanggar.
Dengan dukungan legislatif, baik dari pimpinan maupun komisi, Pemkab Tanah Laut berharap gerakan antikorupsi bisa berjalan lebih efektif, tidak hanya di lingkup eksekutif, tetapi juga di jalur pengawasan legislatif.
