Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru Tampung 125 Siswa, Tak Buka Pendaftaran Umum
Habarkalimantan – Banjarbaru – Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru menegaskan tidak membuka pendaftaran siswa seperti sekolah pada umumnya. Mekanisme penerimaan peserta didik dilakukan berbasis pendataan dan verifikasi dari pemerintah, dengan sasaran utama anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Rifki Hakim, menjelaskan sekolah rakyat merupakan program yang tidak menggunakan sistem pendaftaran mandiri, sehingga tidak menetapkan kuota pendaftaran seperti sekolah negeri atau swasta pada umumnya.
“Sekolah rakyat itu tidak ada pendaftarannya. Jadi kalau dibilang kuota, ya tidak ada kuota,” ujarnya saat diwawancarai diruangannya, Rabu (14/01/2026).
Meski demikian, Rifki menyebut daya tampung tetap menyesuaikan sarana dan prasarana yang tersedia. Saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru masih berstatus rintisan dan beroperasi di lingkungan Balai BBPPKS dengan kapasitas 125 peserta didik.
“Karena ini sekolah rakyat rintisan, daya tampung dari balai ini menampung 125 peserta didik. Makanya di sini ada 125 peserta didik,” katanya.
Rifki merinci, 125 siswa tersebut terdiri dari dua jenjang SMP dan tiga jenjang SMA. Ia menambahkan, untuk pengembangan ke depan, terdapat arahan agar sekolah rakyat permanen dapat menampung hingga 1.000 siswa, namun rincian jenjang dan kepastian lokasi masih menunggu informasi lanjutan.
“Untuk ke depannya, kalau sekolahnya sudah permanen, instruksi dari Bapak Presiden, kuota yang disediakan adalah untuk seribu siswa satu sekolah rakyat. Apakah itu mencakup SD, SMP, SMA atau hanya SMA saja, nanti masih kita persiapkan. Kami menunggu informasi mendekati Juli,” ucapnya.
Terkait penerimaan siswa baru, Rifki menyebut proses penerimaan umumnya berlangsung sekitar bulan Juli. Namun, jumlah siswa yang dapat diterima tetap bergantung pada ketersediaan daya tampung dan kondisi kenaikan kelas peserta didik yang sudah terdaftar.
“Kalau informasi, bulan Juli itu pasti penerimaan. Anak-anak yang ada di sini sudah menjalankan semester kedua, tahun depan sudah naik kelas. Nanti tergantung, apakah ada yang tinggal kelas atau semuanya naik, itu memengaruhi daya tampung,” jelasnya.
Rifki juga menekankan, pihak sekolah tidak melakukan pencarian siswa atau membuka pendaftaran terbuka. Data calon peserta didik diperoleh melalui skema jemput bola berbasis data resmi pemerintah yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikonfirmasi oleh pihak terkait.
“Datanya yang memegang adalah Badan Pusat Statistik, nanti akan dikonfirmasi oleh semua pihak yang berkait. Tidak ada intervensi dari sekolah,” tegasnya.
Jika ada masyarakat yang merasa layak masuk Sekolah Rakyat, Rifki mengarahkan agar tidak mendaftar ke sekolah, melainkan menyampaikan melalui Dinas Sosial untuk proses pendataan dan verifikasi kelayakan.
“Kalau memang ada yang merasa layak, bukan ke kami daftarnya, tapi sampaikan dulu ke dinas sosial. Dinas sosial nanti yang mendata, apakah mereka memang layak untuk masuk ke sini,” ujarnya.
Menurutnya, apabila data calon peserta didik yang memenuhi syarat melebihi daya tampung, penentuan prioritas dilakukan melalui peninjauan kelayakan berdasarkan data yang tersedia, bukan seleksi seperti sekolah negeri pada umumnya. Sementara yang belum terakomodasi akan diberi kesempatan pada periode berikutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul Basid, menjelaskan dalam kolaborasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kewenangan pengelolaan program berada di bawah Kementerian Sosial. Adapun peran Dinas Pendidikan difokuskan pada aspek proses pendidikan di sekolah.
“Pengelolaan Sekolah Rakyat itu dipegang oleh Kementerian Sosial. Kalau dari Dinas Pendidikan, kita dari sisi proses belajar mengajar saja, mengacu ke Kemendikdasmen,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui chat WhatsApp, Rabu (14/01/2026).
