Kesehatan Warga Jadi Prioritas, Pemkab Tapin Siapkan Rp39 Miliar untuk BPJS
HABARKALIMANTAN, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Kepastian itu ditegaskan langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tapin, Unda Absori, menyusul alokasi anggaran kesehatan yang terus ditingkatkan setiap tahun.
Unda Absori menyampaikan, sektor kesehatan menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tapin. Karena itu, pemerintah daerah memastikan tidak ada persoalan kekurangan anggaran untuk pembiayaan BPJS masyarakat.
“Untuk tahun ini, Dinas Kesehatan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp39 miliar. Tidak ada lagi alasan pelayanan kesehatan terganggu karena anggaran. Ini sudah menjadi komitmen Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati,” ujar Unda Absori.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh agar seluruh masyarakat Tapin, khususnya di luar ASN dan PNS, tetap terjamin layanan kesehatannya.
“Insyaallah tidak akan ada kekurangan dana. Selama pemerintah daerah mampu, maka kewajiban menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat akan terus kita penuhi,” tegasnya.
Selain BPJS reguler, Pemkab Tapin juga menyiapkan anggaran khusus bagi warga yang belum tercover BPJS Kesehatan. Anggaran tersebut disiapkan melalui Baznas Kabupaten Tapin.
“Kita masih menganggarkan sekitar Rp2,3 miliar untuk masyarakat yang tidak masuk BPJS. Ini diperuntukkan bagi warga yang baru terkena PHK, penduduk baru, atau masyarakat yang memang belum terdata,” jelas Unda.
Menurutnya, dana tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah agar tidak ada warga Tapin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Pemerintah daerah tidak ingin ada masyarakat yang tidak tertangani hanya karena persoalan administrasi BPJS,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapin, Haris Fadhilah, memaparkan rincian anggaran jaminan kesehatan yang disiapkan pemerintah daerah untuk dua tahun ke depan.
Untuk tahun 2025, kata Haris, Pemkab Tapin mengalokasikan anggaran sebesar Rp34 miliar untuk pembiayaan BPJS masyarakat, ditambah Rp2,3 miliar melalui Baznas.
“Sedangkan untuk tahun 2026, anggaran BPJS masyarakat kita naik menjadi Rp39 miliar, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Tapin dapat terdaftar dan terjamin,” ungkap Haris.
Selain itu, Pemkab Tapin juga menyiapkan anggaran khusus bagi ASN. Total anggaran BPJS ASN mencapai Rp19 miliar, dengan skema iuran 1 persen dari gaji ASN dan 4 persen ditanggung pemerintah daerah.
“Dengan skema ini, baik masyarakat umum maupun ASN seluruhnya tercover,” jelasnya.
Pemkab Tapin berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai dan komitmen kepala daerah, pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin semakin optimal, termasuk peningkatan fasilitas penunjang seperti layanan rontgen dan pelayanan kesehatan lainnya.
