Direktur Tersangka, Kejari Banjar Jamin Proyek RS Gambut Tak Mangkrak
HABARKALIMANTAN – MARTAPURA – Kasus hukum yang menjerat Parjianto, Direktur PT Rizky Karya Nusantara, dipastikan tidak akan melumpuhkan aktivitas konstruksi Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Gambut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek strategis ini hingga tuntas, meski sang direktur kini berstatus tersangka tindak pidana korupsi.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Banjar, Robert Iwan Kandun, menyampaikan klarifikasi ini kepada awak media pada Kamis (5/2/2026). Ia menekankan bahwa proses hukum terhadap individu tidak serta-merta menghentikan operasional di lapangan.
”Kami akan berupaya maksimal dan terus mendorong agar proyek ini benar-benar bisa selesai,” tegas Robert.
Robert menjelaskan bahwa secara administrasi, PT Rizky Karya Nusantara masih memiliki legalitas untuk melanjutkan pekerjaan karena perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar hitam (blacklist). Hal ini merujuk pada regulasi yang memisahkan tanggung jawab badan usaha dengan masalah hukum pribadi pengurusnya.
Mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024, operasional perusahaan kontraktor masih sah berjalan walau pimpinannya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
”Badan usaha dan direkturnya adalah dua hal yang berbeda. Dalam hal ini, PT Rizky Karya Nusantara sebagai badan usaha dapat tetap melanjutkan proyek, sedangkan direktur yang berstatus DPO harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” paparnya.
Dengan adanya jaminan pengawasan ketat dari pihak Kejaksaan, masyarakat diminta untuk tidak khawatir mengenai nasib fasilitas kesehatan tersebut. Kejari Banjar berjanji akan terus memantau progres pembangunan agar manfaatnya segera bisa dirasakan publik.
”Masyarakat diharap dapat tetap tenang dan terus mendukung, kami akan selalu mengawal proyek ini agar dapat selesai sesuai dengan rencana,” pungkas Robert.
