Langkah Nyata Bagi Generasi Penerus, Pemkab Banjar Dorong Pembentukan Desa Layak Anak
MARTAPURA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjamin serta memenuhi hak-hak anak hingga taraf akar rumput terus diperkuat. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata lewat digelarnya kegiatan Sosialisasi Desa/Kelurahan Layak Anak Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, pada Selasa (10/11/2026).
Guna memberikan pemahaman mendalam, agenda strategis ini mengundang para pakar di bidang pemberdayaan masyarakat serta perlindungan anak. Hadir sebagai narasumber yaitu Dian Fatriatmini Utami selaku Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar, mendampingi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Provinsi Kalsel, Andrian Anwari.
Saat memberikan materi, Dian Fatriatmini Utami menyampaikan bahwa penguatan desa untuk meraih predikat Desa Layak Anak berfokus pada dua hal mendasar, yakni kesiapan regulasi serta penyediaan fasilitas dan layanan yang mendukung kebutuhan anak.
”Dukungan tersebut mencakup dua hal utama. Pertama, regulasi yang harus disiapkan oleh desa, termasuk dukungan pendanaan dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun partisipasi masyarakat untuk kegiatan yang sebenarnya sebagian besar sudah berjalan di desa. Kedua, desa harus mulai merintis dan mengevaluasi apa yang belum dan sudah dilakukan,” ujar Dian.
Dian menerangkan bahwa langkah praktis penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) ramah anak dapat diinisiasi dari sarana paling dekat, seperti ruang laktasi untuk ibu menyusui dan fasilitas publik yang ramah anak. Menjawab kekhawatiran soal pendanaan, ia menyebut bahwa mayoritas program anak seperti Posyandu maupun Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada dasarnya telah rutin dilaksanakan. Apabila terdapat program tambahan, penganggarannya tinggal disepakati lewat jalur musyawarah desa yang sah, mulai dari tingkat RPJMDes hingga APBDes.
Pada kesempatan yang sama, Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Provinsi Kalsel, Andrian Anwari, menegaskan bahwa perwujudan kawasan layak anak memerlukan aksi nyata dan terstruktur. Hal ini mencakup jaminan di bidang pendidikan, perlindungan dari bahaya kekerasan, hingga ketersediaan ruang tumbuh kembang yang kondusif. Ia menekankan bahwa target ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat dari empat pilar pembangunan.
”Realisasinya tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan empat pilar utama: Pemerintah (mulai desa hingga instansi terkait seperti TNI, Polri, dan Puskesmas), Masyarakat dan Lembaga (perorangan maupun ormas keagamaan), Dunia Usaha (termasuk UMKM yang memastikan keamanan produk untuk anak), serta Media Massa,” jelas Andrian.
Andrian menambahkan, penetapan status Desa Layak Anak dijalankan lewat tata kelola administrasi berbasis empat prinsip utama: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan atas partisipasi anak. Tahapan ini kemudian akan dipastikan kembali melalui tahapan verifikasi di lapangan.
Melalui sosialisasi ini, jajaran perangkat desa dan pambakal diharapkan dapat menyambut serta menjalankan program tersebut secara optimal. Pemenuhan hak anak yang sehat, terlindungi, dan cerdas saat ini menjadi investasi paling krusial demi menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera di masa mendatang.
