Paringin – DPRD Kabupaten Balangan menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah program saat menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD mengungkap masih adanya kegiatan dengan tingkat serapan anggaran di bawah 70 persen, bahkan sebagian di bawah 50 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program di sejumlah sektor, di tengah masih adanya bidang lain yang justru kekurangan anggaran.
Selain itu, DPRD juga menemukan ketidaksesuaian dalam perencanaan anggaran, khususnya pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Hal ini turut berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Bahkan, terdapat program yang telah mencapai target 100 persen namun masih menyisakan anggaran, yang mengindikasikan proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum berjalan maksimal.
Meski demikian, DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan karena sekitar 90 persen rekomendasi DPRD tahun 2024 telah ditindaklanjuti.
Secara umum, DPRD menilai besarnya Silpa di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama pada belanja pegawai, berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program di sektor lain. DPRD juga menyoroti pemanfaatan anggaran perubahan yang belum maksimal, di mana masih terdapat kegiatan yang tidak disesuaikan meskipun telah diprediksi tidak akan terserap secara optimal.
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan pembangunan jalan antar desa.
Di sektor ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjaga stabilitas harga pangan, serta menjamin ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani. Sementara itu, pada sektor pariwisata, DPRD mendorong optimalisasi destinasi wisata serta pelestarian cagar budaya, termasuk Benteng Tundakan.
DPRD juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, penguatan tenaga kerja lokal, serta penanganan persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Melalui rekomendasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Bustani, perwakilan DPRD Balangan yang membacakan surat rekomendasi tersebut.
