Pemkot Banjarbaru Tandatangani KUA-PPAS 2027 & Sampaikan Perubahan Anggaran 2026 di DPRD
BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna, Lantai 3 Gedung DPRD, Kamis (6/8/2026). Agenda utama meliputi penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekretaris Daerah, ditegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Tujuannya memperkuat sinergi pusat-daerah demi mendukung target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD menghasilkan kesepakatan:
- Proyeksi Pendapatan Daerah 2027: Rp1,207 triliun
- Proyeksi Belanja Daerah 2027: Rp1,377 triliun
- Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.
Rapat juga menjadi forum penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Penyusunan mengacu pada perubahan RKPD serta berpedoman pada aturan: PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dinamika kebijakan, pergeseran kebutuhan, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta optimalisasi pendapatan dan prioritas belanja. Angka perubahan:
- Pendapatan 2026: Naik dari Rp1,146 triliun → Rp1,163 triliun
- Belanja 2026: Naik dari Rp1,311 triliun → Rp1,653 triliun
- Selisih defisit ditutup menggunakan pembiayaan bersumber dari SiLPA.
Diharapkan kesepakatan dan pembahasan ini semakin mempererat kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Segala alokasi diarahkan untuk kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Banjarbaru.
