BANJARMASIN – Jejak sejarah perjuangan Kerajaan Banjar kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel H. Muhidin secara langsung meminta penjelasan Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia terkait keberadaan tengkorak Demang Lehman yang hingga kini masih tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Tak hanya itu, Muhidin juga mendesak agar peninggalan bersejarah tersebut dikembalikan ke tanah asalnya.
Permintaan itu disampaikan Muhidin saat menerima kunjungan kerja Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Andriaan Palm, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Jalan Letjen R. Suprapto, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Muhidin menegaskan, upaya pemulangan tengkorak Demang Lehman dan sejumlah benda bersejarah lainnya merupakan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang telah lama menginginkan peninggalan tersebut kembali ke tanah Banjar.
Demang Lehman merupakan salah satu panglima perang Kerajaan Banjar yang dikenal gigih melawan kolonial Belanda. Ia ditangkap dan dihukum gantung pada 27 Februari 1864. Tiga tahun kemudian, bagian kepalanya dibawa ke Belanda oleh Van den Bossche dan hingga kini masih menjadi bagian dari koleksi museum di negara tersebut.
Selain tengkorak Demang Lehman, Muhidin juga meminta pengembalian intan milik Sultan Adam yang diambil oleh Belanda dan tersimpan di Rijksmuseum Amsterdam sejak 1875.
Menanggapi permintaan tersebut, Andriaan Palm mempersilakan Pemprov Kalsel menyampaikan surat resmi kepada Kedutaan Besar Belanda, termasuk melalui surat elektronik, sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti proses pengembalian benda-benda bersejarah tersebut.
Ia juga menyarankan agar permintaan serupa disampaikan melalui Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, yang dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Belanda dalam waktu dekat.
Merespons hal itu, Muhidin langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, untuk segera menyiapkan surat resmi agar permohonan pengembalian peninggalan sejarah tersebut dapat diproses secepatnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim, Kepala Biro Pemerintahan Rospana Sofian, Kepala Biro Organisasi Nasrullah, serta anggota Tim Ahli Gubernur, Nurul Fajar Desira.
Selain membahas pemulangan benda bersejarah, pertemuan itu juga membuka peluang kerja sama antara Kalimantan Selatan dan Belanda dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Andriaan Palm menyampaikan kesediaan pihaknya untuk membantu penanganan karhutla di Kalsel apabila dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Tawaran tersebut disambut positif oleh Muhidin, yang menilai dukungan internasional dapat menjadi salah satu peluang untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana.
Namun, Muhidin mengingatkan bahwa penanganan karhutla di Kalsel memiliki tantangan tersendiri, terutama karena sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut yang membutuhkan metode khusus dan relatif sulit dikendalikan.
Di sisi lain, pengelolaan lahan pascakebakaran juga tidak mudah karena sebagian kawasan merupakan milik masyarakat yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Karena itu, penanganannya perlu mempertimbangkan aspek lingkungan sekaligus hak kepemilikan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin juga menawarkan peluang kerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam pengelolaan Waduk Riam Kiwa setelah proyek pembangunannya rampung.
Menurutnya, saat ini pemerintah berfokus pada pembiayaan pembangunan fisik waduk. Sementara itu, pengelolaan air, sistem distribusi, hingga pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dinilai menjadi sektor yang berpotensi dikerjasamakan dengan Belanda.
Muhidin berharap hubungan baik antara Kalimantan Selatan dan Belanda tidak hanya menjadi sarana memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga mampu menghasilkan kerja sama konkret, baik dalam pemulangan warisan sejarah maupun pembangunan daerah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
