BANJARMASIN – Pesan tegas disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin kepada 141 kepala sekolah yang baru dilantik. Ia meminta seluruh kepala sekolah memastikan lingkungan pendidikan bersih dari pungutan liar (pungli) dan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai aturan.
Penegasan tersebut disampaikan Muhidin saat menghadiri pelantikan 141 Kepala Sekolah bersama 20 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Muhidin meminta para kepala sekolah yang mendapat amanah baru segera membangun komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan seluruh warga sekolah. Menurutnya, kepala sekolah bukan sekadar pemegang jabatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menciptakan suasana pendidikan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
“Bagi bapak ibu yang dipercaya menjadi kepala sekolah, jadilah pimpinan yang mampu mengelola sekolah, menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, asri, dan bebas dari tindakan kekerasan. Jagalah kekompakan untuk mendidik murid yang terbaik,” pesan Muhidin.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar di lingkungan sekolah. Seluruh kepala sekolah diminta menjalankan pengelolaan sekolah secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pengelolaan dana BOS. Muhidin meminta anggaran tersebut digunakan secara hati-hati, tepat sasaran, sesuai petunjuk teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Tolong diperhatikan para Kepala Sekolah, dalam menggunakan dana BOS harus hati-hati. Sesuai apa kebutuhan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain persoalan tata kelola sekolah, Muhidin turut mengingatkan para kepala sekolah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalsel.
Sekolah diminta memperhatikan kondisi lingkungan dan mengambil langkah pencegahan agar aktivitas pendidikan tidak terganggu maupun terdampak karhutla.
Pelantikan tersebut tidak hanya diikuti 141 kepala sekolah. Pemprov Kalsel juga melantik 20 pejabat fungsional sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) PNS kepada enam lulusan IPDN angkatan XXXII di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel H. M. Tambrin, para Tenaga Ahli Gubernur (TAG), serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalsel.
