KUALA KAPUAS – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Lembaga tersebut melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menggali informasi terkait penanganan karhutla sekaligus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (12/11). Bupati Kapuas HM Wiyatno menerima langsung kunjungan Komnas HAM RI bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menyampaikan perhatian terhadap kemungkinan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan peristiwa karhutla di wilayah Kapuas. Pasalnya, kebakaran yang terjadi tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Komnas HAM untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi warga yang terdampak. Selain itu, Komnas HAM juga menggali informasi mengenai berbagai kebijakan dan langkah penanganan yang telah maupun sedang dilakukan oleh Pemkab Kapuas.
Sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait turut dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Kantor Pertanahan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih intensif antara Komnas HAM dan Pemkab Kapuas. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman dan pemulihan lingkungan, tetapi juga memperhatikan keselamatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak.
